Kuhp Baru

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Kemenkum Bengkulu Tegaskan KUHP Baru Jadi Landasan Hukum Nasional Modern

Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.

{{caption}}
Pemkot Tangerang Dukung Penuh Penerapan Pidana Kerja Sosial, Wujudkan Pembinaan Efektif

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial, siap menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif demi pembinaan pelaku tindak pidana dan manfaat bagi masyarakat.

{{caption}}
Pemerintah Didesak Siapkan Implementasi KUHP Baru yang Berlaku 2026

Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.

{{caption}}
Peradi Gandeng Pemerintah Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru: Wujud Perlindungan HAM

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

{{caption}}
Wamenko Kumham: KUHP Baru Perkuat Keadilan Berbasis HAM, Berlaku 2026

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

{{caption}}
Bamsoet Dorong Perubahan Budaya Hukum Ikuti Reformasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP Baru

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

{{caption}}
Perkuat Kesadaran Hukum Warga, Kemenkumham Babel Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas

Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!

{{caption}}
IKADIN Desak Pengesahan RUU KUHAP Segera, Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

{{caption}}
Kapolda Banten Tekankan Perubahan Paradigma Penegakan Hukum dengan KUHP Baru

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

{{caption}}
Fakta Menarik RUU Pelaksanaan Pidana Mati: Kini Bukan Lagi Pidana Pokok, Kemenkum NTT Ikut Uji Publik

Kantor Wilayah Kemenkum NTT berpartisipasi dalam uji publik RUU Pelaksanaan Pidana Mati, yang kini menempatkan hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok. Apa saja perubahan mendasarnya?