Kuhp Baru
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Prabowo Mengaku Tahu Siapa yang Danai Demo, Singgung Dibayar Rp200.000
-
Ratusan Warga Lampung Gelar Aksi Damai Dukung Program MBG
-
DPD IMM Riau Desak Pengusutan Transparan atas Dugaan Tindakan Berlebihan saat Pengamanan Aksi Demonstrasi
-
3.761 Personel Gabungan Diterjunkan, Pengamanan Demo di Jakarta Diperketat
-
Titik Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Diturunkan untuk Mengamankan
Berita Utama Lainnya
-
-
-
edward omar sharif hiariej Wamen Hukum: Pemahaman Masyarakat Kunci Sukses Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
-
-
-
-
-
jakarta utara Polres Metro Jakarta Utara: Jangan Ragu Buat Laporan Pelecehan Seksual di Ruang Publik
-
-
berita update Pasal Demo Harus Izin Aparat di KUHP Baru Digugat ke MK, Dinilai Berpotensi Membatasi Kebebasan Berpendapat
Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.
Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial, siap menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif demi pembinaan pelaku tindak pidana dan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.
Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?
Kanwil Kemenkumham Babel aktif menggelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas, Bangka Tengah, untuk meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum. Simak detail materi yang disampaikan!
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.
Kantor Wilayah Kemenkum NTT berpartisipasi dalam uji publik RUU Pelaksanaan Pidana Mati, yang kini menempatkan hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok. Apa saja perubahan mendasarnya?