Komisi III DPR Usul LPSK Diatur Dalam KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan urgensi penguatan LPSK demi memastikan saksi dan korban berani bersaksi, kunci efektivitas pengungkapan tindak pidana.

Ketua LPSK Achmadi menyatakan perlindungan saksi korban KUHP baru membawa perubahan fundamental dan lebih rinci, namun tantangan terkait kasus narkotika masih perlu diantisipasi.

KUHP dan KUHAP baru disebut memuat nilai-nilai baru, salah satunya keadilan restoratif.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan LBH-PPI lahir di momen krusial pasca-pengesahan KUHAP baru, memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Anggota DPR RI mendesak pembentukan Kantor Perwakilan LPSK Aceh agar masyarakat lebih mudah mengakses perlindungan saksi dan korban. Wacana ini diharapkan terwujud pada 2026.

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.

Upaya paksa juga wajib dilakukan secara proporsional dan tidak boleh sewenang-wenang.

DPR mengklaim RUU KUHAP memperhatikan betul hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum.

Komisi III DPR RI berencanakan akan merampungkan Rancangan ‎Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Desember mendatang.

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

Kini, Polresta Kota Pekalongan, Jawa Tengah membuka posko pengaduan kekerasan seksual bagi para santriwati yang pernah menjadi korban.

Surat permohonan perlindungan tersebut telah diterima oleh pihak LPSK dan saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.

Anggota DPR RI dan Gubernur Kalimantan Utara mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang wanita di Makassar, menyoroti bahaya penipuan daring.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat **Perlindungan Korban Eksploitasi ART** di Jakarta Pusat, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan ad

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Penyelidikan dilakukan setelah kepolisian menerima laporan dari orang tua korban.

Penangkapan dilakukan setelah tim melakukan pemantauan dan pengejaran selama kurang lebih tiga pekan.

Keputusan SP3 didasarkan pada hasil pengembangan yang dilakukan penyidik pasca penetapan tersangka.

Kepolisian menyita barang bukti sabu-sabu dari sebuah mobil Toyota Innova, namun pelaku berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ajang ini menghadirkan 73 pameran dari perusahaan dan merek sektor teknologi energi.

Mereka mengingatkan agar pemilihan pemimpin organisasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berorientasi pada perbaikan organisasi..