Hak asasi manusia

Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) menyalurkan 50 tangki bantuan air bersih Gunungkidul ke tiga kapanewon terdampak kekeringan, menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tengah krisis.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan pentingnya Pelayanan Publik Berbasis HAM di seluruh OPD. Langkah ini bertujuan mewujudkan layanan inklusif, adil, dan bebas diskriminasi bagi warga Ambon.

Kemenham Kalimantan Timur bersama komunitas lokal gencar kampanyekan sungai bersih melalui olahraga air paddle board di Sungai Karang Mumus, Samarinda, mengajak warga jaga lingkungan demi masa depan.

Kasus dugaan penyekapan perempuan berinisial M di Jawa Tengah yang melibatkan oknum polisi memicu desakan dari anggota DPR RI untuk pengusutan tuntas dan perlindungan korban.

Kemenham Jabar serius mengawal pemenuhan hak YNT, korban dugaan penyekapan dan kekerasan, yang kini dirawat intensif di RS Hasan Sadikin. Simak upaya negara memastikan perlindungan korban.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

Koordinator GPCI menyatakan Global Sumud Flotilla (GSF) tengah siapkan langkah hukum internasional terhadap Israel atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, mendorong keadilan bagi Palestina.

Relawan Flotilla Gaza dari Indonesia membeberkan pengalaman pahitnya, termasuk kekerasan fisik dan penahanan oleh pasukan Israel, setelah kapal kemanusiaan mereka di-intercept di Laut Mediterania.

Sembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.