Hak Asasi Manusia

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

Koordinator GPCI menyatakan Global Sumud Flotilla (GSF) tengah siapkan langkah hukum internasional terhadap Israel atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, mendorong keadilan bagi Palestina.

Relawan Flotilla Gaza dari Indonesia membeberkan pengalaman pahitnya, termasuk kekerasan fisik dan penahanan oleh pasukan Israel, setelah kapal kemanusiaan mereka di-intercept di Laut Mediterania.

Sembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Komnas HAM Papua menyesalkan insiden kericuhan di Stadion Lukas Enembe pasca laga Persipura. Pihak penyelenggara dan operator liga disorot sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan tersebut.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen perangi standar ganda HAM dan politisasi, serta mendorong pendekatan konstruktif yang inklusif demi kemajuan HAM global.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Komnas HAM mensinyalir jumlah pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus lebih dari empat orang dan mendesak transparansi penyidikan.

Dewan Nasional Rohingya Arakan (ARNC) mengecam keras pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar, menyebutnya tidak sah dan upaya penguatan kekuasaan militer.

Referendum konstitusi terbaru di Kazakhstan menunjukkan komitmen kuat negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan partisipasi publik tinggi dan dukungan mayoritas terhadap perubahan fundamental.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menyetujui pembentukan tim Investigasi Konflik Dogiyai secara independen, menjamin transparansi dan objektivitas dalam pengusutan kasus yang menelan korban jiwa. Keputusan ini diambil untuk menciptakan sit

JDF Asia Pasifik mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina, mendesak komunitas internasional bertindak tegas.

Malaysia secara tegas melayangkan kecaman keras terhadap Undang-Undang hukuman mati Israel yang menargetkan rakyat Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk diskriminasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.