LIVE

Komnas HAM Dorong Penguatan Layanan Korban TPKS dan Restitusi Negara

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

komnas ham
Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.
Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah. (AntaraNews)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui ketuanya, Anis Hidayah, secara aktif mendorong penguatan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Dorongan ini mencakup penyediaan rumah aman, pendampingan psikologis yang komprehensif, serta akses terhadap restitusi atau ganti rugi yang menjadi hak korban dan dijamin negara.

Anis Hidayah menyampaikan urgensi ini dalam sebuah diskusi daring bersama Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, Jawa Timur, baru-baru ini. Ia menyoroti bahwa banyak korban TPKS masih menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya layanan di daerah serta belum kuatnya perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus TPKS.

Menurut Anis, setiap korban TPKS harus dipastikan mendapatkan rumah aman, pengaduan pendampingan, layanan psikolog klinis, serta akomodasi yang layak. Hak-hak ini merupakan bagian fundamental dalam proses pemulihan dan pencarian keadilan bagi para korban.

Tantangan Akses Keadilan dan Ketimpangan Layanan

Anis Hidayah menjelaskan bahwa korban TPKS berhak mendapatkan restitusi sejak tahap awal proses hukum, dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kerugian yang dialami korban, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan dampak psikologis yang mendalam.

Namun, Komnas HAM menyoroti ketimpangan layanan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Belum meratanya keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), rumah aman, serta tenaga psikolog klinis menjadi kendala serius. Situasi ini seringkali berdampak pada lambatnya penanganan kasus di tingkat hukum, memperparah penderitaan korban.

Keterbatasan layanan tersebut juga sering mempengaruhi proses pembuktian kasus. Korban kerap kesulitan memperoleh visum atau dokumen pendukung lain yang sangat dibutuhkan dalam penyidikan. Selain itu, masih banyak korban TPKS yang enggan melapor karena takut dikriminalisasi atau mendapat tekanan balik dari pelaku yang memiliki relasi kuasa, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun institusi lainnya.

Penguatan Koordinasi dan Pemanfaatan Bukti Digital

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Komnas HAM mendorong penguatan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LPSK, serta lembaga layanan perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Anis Hidayah juga meminta aparat penegak hukum untuk memaksimalkan penggunaan berbagai alat bukti dalam kasus TPKS. Bukti digital, seperti percakapan atau chat dengan pelaku, dan keterangan psikologis klinis, dapat menjadi alat bukti yang sah dan kuat. Hal ini penting untuk memperkuat proses penyidikan dan persidangan, terutama ketika bukti fisik sulit didapatkan.

Lebih lanjut, Anis menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejumlah negara lain, seperti Filipina dan Inggris, dalam pengelolaan dana kompensasi korban TPKS. Pembelajaran ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia, memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kehutanan di Kasus Bupati Kuansing

{{caption}}
Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

{{caption}}
Kasus Penyekapan Karyawan Padel, Korban Dilaporkan Terkait Pencurian

{{caption}}
Jakarta Alami Penurunan Kualitas Udara Kamis Pagi

{{caption}}
Said Iqbal Ajak Korban Penyekapan Kerja di Kantornya, Segini Gajinya

{{caption}}
Ironi Bupati Kuansing, Terseret Korupsi Saat Warga Dihantui Jalan Rusak

Topik Terkait
{{caption}}
Komnas HAM Desak Pembentukan Satgas Kekerasan Seksual Kampus, Kunci Pencegahan dan Perlindungan Korban

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM Dorong Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS, Perkuat Perlindungan Korban

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM: Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Pemicu Berulangnya Kekerasan Seksual

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Kekerasan Seksual
{{caption}}
Kementerian PPPA Tegaskan Penanganan Kekerasan Seksual Berperspektif Korban, Hormati Adat Tanpa Abaikan Hak

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya Penanganan Kekerasan Seksual Berperspektif Korban, mengajak semua pihak mencari solusi adil yang menghormati adat tanpa mengorbankan hak perempuan dan anak.

Kekerasan Seksual
{{caption}}
Komnas Perempuan Desak Prioritas Penguatan Layanan Pemulihan Korban Kekerasan di Daerah

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Komnas Perempuan
{{caption}}
Tahukah Anda? Permohonan LPSK Naik 34%, Sinergi DPR-LPSK Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?

Perlindungan Saksi Korban
{{caption}}
Komnas HAM Keluarkan 5 Rekomendasi Terkait Aksi Demo

Berikut rekomendasi KomnasHAM terkait aksi demo yang telah terjadi.

KomnasHAM
{{caption}}
Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

dpr ri
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Aspirasi Papua Masuk dalam Revisi UU HAM 2026

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

aspirasi papua
{{caption}}
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

aspirasi papua
{{caption}}
Reformasi HAM: Revisi UU HAM 1999, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi di Era Digital

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

hak digital
{{caption}}
FOTO: Demo API Gaungkan Perlindungan Hak Perempuan di Komnas HAM

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

aliansi perempuan indonesia
{{caption}}
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

dialog papua
{{caption}}
Polres Situbondo Dalami Kasus Pencabulan Bocah Empat Tahun oleh Kakek 60 Tahun

Polres Situbondo tengah mendalami kasus pencabulan bocah berusia empat tahun yang diduga dilakukan oleh seorang kakek 60 tahun. Kasus Pencabulan Situbondo ini dilaporkan setelah korban mengeluh sakit pada alat vitalnya.

jawa timur
{{caption}}
Penyelidikan Kasus Rektor UNM Non-Aktif Prof. Karta Jayadi Dihentikan Polda Sulsel

Polda Sulsel resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Rektor UNM non-aktif Prof. Karta Jayadi karena belum memenuhi unsur pidana, namun pelapor berencana melayangkan laporan baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan

ditreskrimsus
{{caption}}
KemenPPPA Kawal Ketat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak Belu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan penanganan kasus kekerasan seksual anak Belu di NTT berjalan tegas, mengawal perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

arifah fauzi
{{caption}}
Polisi Tangkap Majikan Diduga Rudapaksa Karyawan di Makassar, Direkam Istri Pelaku

Seorang majikan diduga rudapaksa karyawan di Makassar berhasil ditangkap polisi, memicu kekhawatiran baru akan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja, bahkan direkam oleh istri pelaku.

antara news
{{caption}}
Polresta Cirebon Bongkar Praktik Kekerasan Seksual Modus Pijat Pengobatan Alternatif

Polresta Cirebon berhasil membongkar praktik kekerasan seksual modus pijat yang dilakukan seorang pria berinisial KU, memperdaya korban dengan dalih pengobatan alternatif.

berita nasional
{{caption}}
Miris, UPTD PPA Tangani 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri: Pelaku Mayoritas Orang Terdekat

UPTD PPA Kepri mencatat 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri sepanjang 2025, didominasi kekerasan seksual. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban, menimbulkan keprihatinan serius.

hukum kekerasan