LIVE

Komnas HAM Dorong Penguatan Layanan Korban TPKS dan Restitusi Negara

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

komnas ham
Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.
Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah. (AntaraNews)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui ketuanya, Anis Hidayah, secara aktif mendorong penguatan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Dorongan ini mencakup penyediaan rumah aman, pendampingan psikologis yang komprehensif, serta akses terhadap restitusi atau ganti rugi yang menjadi hak korban dan dijamin negara.

Anis Hidayah menyampaikan urgensi ini dalam sebuah diskusi daring bersama Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, Jawa Timur, baru-baru ini. Ia menyoroti bahwa banyak korban TPKS masih menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya layanan di daerah serta belum kuatnya perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus TPKS.

Menurut Anis, setiap korban TPKS harus dipastikan mendapatkan rumah aman, pengaduan pendampingan, layanan psikolog klinis, serta akomodasi yang layak. Hak-hak ini merupakan bagian fundamental dalam proses pemulihan dan pencarian keadilan bagi para korban.

Tantangan Akses Keadilan dan Ketimpangan Layanan

Anis Hidayah menjelaskan bahwa korban TPKS berhak mendapatkan restitusi sejak tahap awal proses hukum, dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kerugian yang dialami korban, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan dampak psikologis yang mendalam.

Namun, Komnas HAM menyoroti ketimpangan layanan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Belum meratanya keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), rumah aman, serta tenaga psikolog klinis menjadi kendala serius. Situasi ini seringkali berdampak pada lambatnya penanganan kasus di tingkat hukum, memperparah penderitaan korban.

Keterbatasan layanan tersebut juga sering mempengaruhi proses pembuktian kasus. Korban kerap kesulitan memperoleh visum atau dokumen pendukung lain yang sangat dibutuhkan dalam penyidikan. Selain itu, masih banyak korban TPKS yang enggan melapor karena takut dikriminalisasi atau mendapat tekanan balik dari pelaku yang memiliki relasi kuasa, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun institusi lainnya.

Penguatan Koordinasi dan Pemanfaatan Bukti Digital

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Komnas HAM mendorong penguatan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LPSK, serta lembaga layanan perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Anis Hidayah juga meminta aparat penegak hukum untuk memaksimalkan penggunaan berbagai alat bukti dalam kasus TPKS. Bukti digital, seperti percakapan atau chat dengan pelaku, dan keterangan psikologis klinis, dapat menjadi alat bukti yang sah dan kuat. Hal ini penting untuk memperkuat proses penyidikan dan persidangan, terutama ketika bukti fisik sulit didapatkan.

Lebih lanjut, Anis menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejumlah negara lain, seperti Filipina dan Inggris, dalam pengelolaan dana kompensasi korban TPKS. Pembelajaran ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia, memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Minta Kredit Murah Disebar Melalui Koperasi Merah Putih

{{caption}}
Prabowo Gembira Polisi Bikin Inovasi Energi dari Tongkol Jagung

{{caption}}
Bicara Soal Rupiah Melemah, Prabowo: Rakyat di Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Momen Prabowo Nyetir Traktor Saat Panen Jagung di Tuban

{{caption}}
Prabowo Sebut Indonesia Jadi Incaran Banyak Negara Usai Swasembada Beras

{{caption}}
Mendagri Dampingi Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Topik Terkait
{{caption}}
MA Dorong Penegak Hukum Aktif Ingatkan Korban TPPO Soal Restitusi

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Restitusi Korban TPPO
{{caption}}
Komnas HAM Terbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat untuk Pemulihan Hak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.

Komnas HAM
{{caption}}
Kementerian HAM Buka Opsi Permintaan Maaf Negara ke Korban Terkait Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Aturan itu akan masuk dalam peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tengah disusun pemerintah.

Pelanggaran HAM Berat
{{caption}}
Komnas Perempuan Desak Prioritas Penguatan Layanan Pemulihan Korban Kekerasan di Daerah

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Komnas Perempuan
{{caption}}
Komnas HAM Soroti Penanganan Bencana di Aceh: Pastikan Sesuai Prinsip HAM untuk Pemulihan Optimal

Komnas HAM RI melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Mereka memastikan Penanganan Bencana Berbasis HAM demi pemulihan korban yang adil dan merata, termasuk kelompok rentan.

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM dan Polri Bahas Penanganan Aksi Unjuk Rasa, Ternyata Ribuan Orang Ditangkap!

Komnas HAM dan Kapolri bertemu membahas Penanganan Aksi Unjuk Rasa yang terjadi sejak 25 Agustus. Terungkap ribuan orang ditangkap, bagaimana kelanjutannya?

Komnas HAM
{{caption}}
Komnas HAM Keluarkan 5 Rekomendasi Terkait Aksi Demo

Berikut rekomendasi KomnasHAM terkait aksi demo yang telah terjadi.

KomnasHAM
{{caption}}
5 Potensi Pelanggaran HAM Dalam Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Tempo

Berdasarkan hasil penelusuran Komnas HAM, ada lima potensi pelanggaran HAM yang terjadi dari paket kepala babi dan bangkai-bangkai tikus.

tempo
{{caption}}
Komnas HAM Dorong Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS, Perkuat Perlindungan Korban

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

kampus aman
{{caption}}
Komnas HAM: Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Pemicu Berulangnya Kekerasan Seksual

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

diskriminasi
{{caption}}
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional dan Pendekatan Menyeluruh

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

dialog papua
{{caption}}
Komnas HAM Angkat Bicara, Kritik Pernyataan Pigai soal Tim Asesor

Komnas HAM memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai rencana pembentukan tim asesor yang akan melibatkan aktivis HAM.

aktivis
{{caption}}
5 Bentuk Pelanggaran HAM di Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Komnas HAM menyimpulkan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pelanggaran HAM dan mengungkap lima bentuk pelanggaran.

andrie yunus kontras
{{caption}}
Jejak Digital Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Terungkap, Komnas HAM Temukan 14 Orang Terduga Pelaku

Komnas HAM mengungkap jejak digital pelaku serangan air keras ke Andrie Yunus. Sebanyak 14 orang teridentifikasi melalui CCTV dan data BTS.

andrie yunus
{{caption}}
Penyelidikan Kasus Rektor UNM Non-Aktif Prof. Karta Jayadi Dihentikan Polda Sulsel

Polda Sulsel resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Rektor UNM non-aktif Prof. Karta Jayadi karena belum memenuhi unsur pidana, namun pelapor berencana melayangkan laporan baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan

ditreskrimsus
{{caption}}
KemenPPPA Kawal Ketat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak Belu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan penanganan kasus kekerasan seksual anak Belu di NTT berjalan tegas, mengawal perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

arifah fauzi
{{caption}}
Polisi Tangkap Majikan Diduga Rudapaksa Karyawan di Makassar, Direkam Istri Pelaku

Seorang majikan diduga rudapaksa karyawan di Makassar berhasil ditangkap polisi, memicu kekhawatiran baru akan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja, bahkan direkam oleh istri pelaku.

antara news
{{caption}}
Polresta Cirebon Bongkar Praktik Kekerasan Seksual Modus Pijat Pengobatan Alternatif

Polresta Cirebon berhasil membongkar praktik kekerasan seksual modus pijat yang dilakukan seorang pria berinisial KU, memperdaya korban dengan dalih pengobatan alternatif.

berita nasional
{{caption}}
Miris, UPTD PPA Tangani 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri: Pelaku Mayoritas Orang Terdekat

UPTD PPA Kepri mencatat 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri sepanjang 2025, didominasi kekerasan seksual. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban, menimbulkan keprihatinan serius.

hukum kekerasan
{{caption}}
Polres Jember Ambil Alih Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi, Janji Usut Tuntas Pelaku!

Polres Jember serius mengusut tuntas kasus kekerasan seksual mahasiswi di Balung, memastikan pelaku segera ditangkap dan korban mendapat perlindungan penuh. Mengapa kasus ini sempat mandek di Polsek?

akbp bobby a candra putra