Komnas Perempuan

Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah memperkuat layanan jemput bola bagi pencatatan pernikahan adat dan penghayat kepercayaan, guna menjamin hak sipil mereka dan mengatasi hambatan administratif.

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak perguruan tinggi mengimplementasikan rekomendasi Komnas Perempuan guna memperkuat mekanisme Perlindungan Perempuan di Kampus dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Komnas Perempuan mengungkapkan fenomena 'delayed in justice' atau penundaan keadilan sering terjadi saat istri melaporkan kasus kekerasan, dengan total kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan pada tahun 2025.

Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2025 yang menunjukkan peningkatan drastis angka kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,07 persen, mencapai lebih dari 376 ribu kasus. Data ini menjadi sorotan serius dan memerlukan perhatian semua pihak.

Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 menunjukkan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan terhadap perempuan, memicu kekhawatiran serius.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Kemdiktisaintek bersama Komnas Perempuan bersinergi memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan responsif terhadap korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkap fakta mengejutkan mengenai praktik child grooming yang marak terjadi dalam relasi pacaran anak dan remaja, menyoroti dampak jangka panjang dan lemahnya perlindungan digital.

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera menerbitkan pedoman penanganan child grooming yang komprehensif, guna memastikan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berbasis pende

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menegaskan komitmennya dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus, membangun lingkungan aman dan inklusif. Simak langkah proaktif UIII.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2022, tercatat Angka Kematian Ibu (AKI) setelah melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup.

Upaya memperkuat perlindungan perempuan dalam keluarga menjadi fokus kolaborasi antara Kemendukbangga BKKBN dan Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Komnas Perempuan menyoroti urgensi penguatan perlindungan holistik bagi perempuan pembela HAM di Indonesia yang masih rentan kekerasan dan kriminalisasi. Apa alasannya?

Kementerian PPPA membeberkan tiga penyebab utama melonjaknya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi faktor ekonomi, pola asuh, serta pengaruh media sosial yang kian masif.