Pelanggaran Ham Berat

Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, didominasi kasus TPPU dan kekerasan seksual anak, menandakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap peran LPSK.

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mengemban tugas mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yusril menyebut, bukanlah tugas yang berat.

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Peristiwa kelam ini cukup memberikan luka mendalam bagi masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di era konflik Aceh.

Sebanyak 2.000 tengkorak dan 1.000 nisa kuburan ditampilkan secara dramatis.

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.

Mahfud menegaskan kasus 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

Aksi Kamisan yang bertema "Orang silih berganti, aksi Kamisan tetap berdiri" itu genap berlangsung selama 17 tahun.

Gerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998