Pelanggaran HAM Berat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.

Aturan itu akan masuk dalam peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tengah disusun pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk pelanggaran HAM berat, sebuah langkah progresif dalam revisi UU HAM yang berpotensi memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, didominasi kasus TPPU dan kekerasan seksual anak, menandakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap peran LPSK.

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mengemban tugas mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yusril menyebut, bukanlah tugas yang berat.

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Peristiwa kelam ini cukup memberikan luka mendalam bagi masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di era konflik Aceh.

Sebanyak 2.000 tengkorak dan 1.000 nisa kuburan ditampilkan secara dramatis.

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.

Mahfud menegaskan kasus 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

Aksi Kamisan yang bertema "Orang silih berganti, aksi Kamisan tetap berdiri" itu genap berlangsung selama 17 tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

TKN membela Prabowo yang diserang isu pelanggaran HAM oleh Ganjar saat debat Capres.

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Anies Baswedan menyinggung tragedi KM50 kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat Capres perdana.

Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers