Kementerian HAM Buka Opsi Permintaan Maaf Negara ke Korban Terkait Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merekomendasikan 2.680 korban pelanggaran HAM masa lalu untuk menerima reparasi dari BRA hingga 2030, menandai langkah penting pemulihan hak-hak mereka.

Kompensasi itu sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peresmian ini bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk pelanggaran HAM berat, sebuah langkah progresif dalam revisi UU HAM yang berpotensi memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, didominasi kasus TPPU dan kekerasan seksual anak, menandakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap peran LPSK.

Menurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Mengemban tugas mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yusril menyebut, bukanlah tugas yang berat.

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Peristiwa kelam ini cukup memberikan luka mendalam bagi masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di era konflik Aceh.

Sebanyak 2.000 tengkorak dan 1.000 nisa kuburan ditampilkan secara dramatis.

Aksi Kamisan ke-815 sekaligus memperingati 26 Tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998.

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.