Mahfud MD

Johannis mengakui KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara dilakukan penyidik Polri dan kejaksaan.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Dalam sistem kesiapsiagaan militer terdapat beberapa tingkatan. Siaga 1 merupakan level tertinggi, di mana seluruh personel harus siap bertugas penuh.

Budi Prasetyo mengatakan, kasus terkait harus dipandang lebih detil dengan menarik benang merah di hulu.

Mahfud menyoroti sejumlah kejanggalan prosedural, salah satunya adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang notabene bukan penyidik.

Menurut Mahfud, pembubaran forum diskusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Mahfud secara blak-blakan menyebut ada proses karbitan dalam proses promosi jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) di Polri.

"Maaf Pak Mahfud, saya pernah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang menyerang MK, sepertinya dengan sendirinya muncul jiwa melawan gitu" kata Aswanto.

Mahfud bercerita pernah menggeruduk MK begitu tahu ada salah seorang Hakim MK, Aswanto dicopot dari jabatannya

Dalam pidato, Mahfud mengungkap penyebab jatuhnya orde baru.

Mahfud bicara terbuka cara mengkritik lembaga yang pernah dipimpinnya.

"Saya kalau MK rusak saya dobrak dari dalam," kata Mahfud

Dari kunjungan sejumlah daerah, anggota KPRP Mahfud MD mengaku sudah menemukan dua faktor masalah di tubuh Polri.

Mahfud mengaku menerima masukan dari para akademisi dan aktivis di Makassar terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?