Kementerian Ham

Kementrian HAM hadir sebagai wujud kehadiran negara khususnya dalam hal perlindungan, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

Menteri HAM Natalius Pigai hari ini menjalankan rapat kerja dengan DPR Komisi XIII.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Kementerian HAM menyatakan bahwa kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers adalah langkah yang tepat, sejalan dengan adopsi KUHAP baru dan prinsip praduga tidak bersalah.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah manifestasi konkret kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak kurang mampu, sekaligus memastikan kenyamanan dan martabat mereka.

Pemetaan tersebut setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Menteri HAM menegaskan penuntasan misteri Kasus Marsinah, aktivis buruh yang kini Pahlawan Nasional, menjadi kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Mengapa bukan Kementerian HAM?

Kontroversi seputar pemberian Gelar Pahlawan Soeharto kepada presiden kedua Indonesia memuncak, namun Menteri HAM Natalius Pigai memilih untuk tidak berkomentar, memicu pertanyaan publik.

Kementerian HAM menegaskan komitmen negara dalam memastikan pemulihan korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang terjadi pada 7 November 2025, serta menjamin rasa aman bagi seluruh warga sekolah.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Kementerian HAM buka suara mengenai riuhnya pendapat pro dan kontra tentang perubahan Undang-Undang TNI yang dikaitkan dengan dwifungsi TNI.

Masalah daya tampung lapas dan rutan tidak mudah diatasi.

Pigai ingin mendirikan UNHAM, Universitas Hak Asasi Manusia di Indonesia.