Kementerian Ham

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Kebijakan tersebut memungkinkan pengemudi ojek online menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan.

Kementrian HAM hadir sebagai wujud kehadiran negara khususnya dalam hal perlindungan, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

Pigai mengaku tetap harus mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat karena tidak tersedianya anggaran bantuan sosial di kementeriannya.

Menteri HAM Natalius Pigai hari ini menjalankan rapat kerja dengan DPR Komisi XIII.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Kementerian HAM menyatakan bahwa kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers adalah langkah yang tepat, sejalan dengan adopsi KUHAP baru dan prinsip praduga tidak bersalah.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah manifestasi konkret kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak kurang mampu, sekaligus memastikan kenyamanan dan martabat mereka.

Pemetaan tersebut setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).

Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkap kisah eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami.

ementerian HAM akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia guna meminta klarifikasi

Kementerian HAM mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai berpotensi menghambat hak asasi

Nicholay menegaskan bahwa penghapusan SKCK selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian HAM buka suara mengenai riuhnya pendapat pro dan kontra tentang perubahan Undang-Undang TNI yang dikaitkan dengan dwifungsi TNI.

Masalah daya tampung lapas dan rutan tidak mudah diatasi.

Pigai ingin mendirikan UNHAM, Universitas Hak Asasi Manusia di Indonesia.