DPR Klaim RUU KUHAP Jamin HAM, Ini Bocoran Isinya

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan era baru penegakan hukum pidana dimulai dengan KUHAP Baru, menuntut aparat hindari pelanggaran HAM dan segera adaptasi.

Supratman Andi Agtas juga menepis beragam informasi keliru yang beredar terkait RKUHAP.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Perubahan KUHAP pada tingkat I dan akan membawanya ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.

Anggota fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, menyoroti soal masalah penangkapan yang diatur dalam KUHAP lama

Upaya paksa juga wajib dilakukan secara proporsional dan tidak boleh sewenang-wenang.

Ketiadaan batas waktu penyidikan dianggap tidak memberikan kepastian dalam penegakan hukum dan berdampak banyak laporan pidana terkatung-katung nasibnya.

Setelah rampung, DIM tersebut akan segera disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.