DPR Rapat Bahas Revisi UU Polri, Sahroni NasDem Nilai Tembakan Terukur ke Begal Bentuk Perlindungan HAM Warga

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui draf Peraturan Presiden menuai sorotan. Anggota DPR menekankan pentingnya Pengawasan TNI Kontra Terorisme agar tidak melemahkan demokrasi dan sistem peradilan pidana.

Wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme menuai sorotan. Anggota DPR RI mengingatkan agar draf perpres ini tidak melemahkan demokrasi dan peradilan pidana, memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah TNI tangani terorisme.

Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga HAM, terutama saat mengamankan unjuk rasa. Audiensi dengan Komnas HAM perkuat sinergi pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana detailnya?

DPR mengklaim RUU KUHAP memperhatikan betul hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api

Maksud dari pendekatan humanis adalah terkait dengan menggunakan senjata yang tidak mematikan dalam penanganan kasus, seperti taser.

Diketahui, informasi yang beredar yakni polisi yang melakukan penembakan dan korbannya adalah perwira menengah dan pejabat di polres tersebut.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menegaskan, polisi harus mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap menjalankan tugasnya, termasuk saat patroli.

Langkah ini ini dilakukan sebagai kerja sama Polda Metro Jaya bersama unsur masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2024.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Formappi mendesak evaluasi menyeluruh sebelum Revisi UU Polri dibahas DPR, khawatir kualitas RUU terancam jika prosesnya terburu-buru dan tanpa partisipasi publik.

RUU Polri menghadirkan berbagai poin krusial yang memicu kontroversi dan perhatian publik, mulai dari perluasan wewenang hingga partisipasi masyarakat.

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri, hadir di Jepara untuk perkuat kedekatan Polri dengan masyarakat di Jepara, termasuk ojek daring dan difabel, melalui program "Polantas Menyapa" yang humanis.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memburu Eddy alias Awie, pemilik tempat hiburan malam New Zone Medan, yang kini masuk daftar DPO terkait kasus peredaran narkoba. Penasaran dengan peran Eddy dalam jaringan ini?

Berdasarkan hasil investigasi bersama PT PLN (Persero), gangguan diduga dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrem.

Polda di sejumlah daerah memperkuat patroli dan penindakan untuk menekan maraknya kejahatan jalanan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran tembakau sintetis seberat ratusan gram di dua lokasi Jakarta Timur, menangkap dua tersangka dan menyita berbagai barang bukti, membuat pembaca penasaran akan detail modusnya.

Penguatan perlindungan jemaah haji Indonesia menjadi fokus pertemuan Polri dengan otoritas keamanan Arab Saudi di Riyadh.