Hukum Nasional

Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi menegaskan hukum adat sebagai mitra strategis dalam implementasi KUHP baru, khususnya pengakuan living law, yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sukses mengharmonisasi Ranperda RTRW, sebuah langkah krusial untuk pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar perkuat Reformasi Hukum NTT melalui sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, dorong regulasi efektif dan kepastian hukum di daerah demi pelayanan prima.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partai berkomitmen penuh mendukung reformasi hukum, memastikan penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan tidak menjadi instrumen kekuasaan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Pengamat hukum Boni Hargens menyoroti perlunya pemahaman mendalam prinsip konstitusional dalam Tafsir Perpol 10/2025 untuk menghindari perdebatan yang menyesatkan dan tidak produktif.

Kabar baik bagi warga ibu kota! Seluruh 267 kelurahan di Jakarta kini resmi memiliki Posbankum, memperluas akses keadilan substantif hingga ke akar rumput dan mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Babel resmi menetapkan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Babel periode 2025-2028. Langkah ini dipercaya akan memperkuat integritas dan martabat profesi notaris di Bangka Belitung.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kemenkumham Babel melakukan harmonisasi tiga Raperbup Belitung, termasuk soal kemiskinan dan beasiswa. Proses ini penting agar hukum daerah selaras dan tidak tumpang tindih. Apa saja hasilnya?

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Pengacara Ketua Umum Solmet, Lechumanan, menyatakan Silfester Matutina berada di Jakarta. Eksekusi penahanan terpidana kasus fitnah Jusuf Kalla ini disebut kedaluwarsa, memicu pertanyaan tentang kelanjutan proses hukum.

Kemenkumham Kalsel dan DPRD Barito Kuala (Batola) jalin sinergi erat untuk tingkatkan mutu produk hukum daerah. Kolaborasi ini diharapkan lahirkan regulasi berkualitas dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu aktif memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam membentuk Perda Berkualitas Rejang Lebong. Simak bagaimana langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025, memicu harapan baru setelah sekian lama tertunda. Mengapa pengesahannya begitu mendesak bagi daerah seperti Kepri?