DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kabar tersebut tidak benar.

Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat pemakzulan Wapres Gibran

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

Karena belum dibaca oleh pimpinan, surat usulan pemakzulan Gibran tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Zulfahmy menilai perluasan kewenangan dan tanggung jawab Polri harus diimbangi dengan kemampuan institusi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang baru Polri disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6).

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6).

Hal tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sedang digodok DPR.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Pigai menilai usulan itu bertujuan menjaga keseimbangan karena anggota kepolisian saat ini bisa menduduki jabatan utama di institusi sipil.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.