Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

Karena belum dibaca oleh pimpinan, surat usulan pemakzulan Gibran tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Secara khusus, Puan berharap umat Nasrani yang menjadi korban bencana dapat tetap merayakan Natal meski dalam kondisi yang berbatas.

Puan menilai, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat.

Puan pun mendukung langkah Pemerintah yang meminta otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi atas gugurnya Pasukan Perdamaian Indonesia.

Meski ada perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Puan mengajak semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan selalu membangun toleransi.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian nasional.

Menurut Puan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945.