Puan Soal RUU Pemilu: Pilkadanya Masih Lama

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Belum ada pembahasan sama sekali RUU Pilkada, termasuk wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut.

Aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam empat kategori yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya.