RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mensesneg membeberkan sikap Presiden Prabowo soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Pemerintah, kata dia, juga menunggu keputusan DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset.

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Surya Paloh menegaskan, MK telah melakukan tindakan kelalaian serius. Menurut dia, hal ini masuk kategori pencurian kedaulatan rakyat.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi informasi bahwa Buronan Riza Chalid berada di Malaysia, memicu spekulasi tentang langkah ekstradisi selanjutnya oleh pemerintah.