RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Pemerintah, kata dia, juga menunggu keputusan DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset.

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian.

Kemenko Kumham Imipas meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam Digital Innovation Awards 2026, bukti komitmen transformasi digital pelayanan publik.

Yusril mengatakan pemerintah hingga kini masih kesulitan menghubungi para jurnalis Indonesia tersebut.

Yusril menyampaikan bahwa di Universitas Mataram dan UIN Mataram, pelaksanaan nobar film dilarang hanya karena masalah prosedur administratif.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.