LIVE

Bukan Usulan Baru! Istana Ikuti Perkembangan Wacana Revisi UU Parpol, Tunggu Evaluasi Mendalam

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?

hukum
Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?
Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting? (Merdeka.com)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah mengikuti perkembangan wacana revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Jumat (19/9). Wacana revisi ini bukanlah hal yang baru, mengingat pembahasannya sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya.

Wacana ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia. Pemerintah belum membuat keputusan final mengenai revisi ini. Mereka masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap penerapan UU Parpol yang saat ini berlaku.

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra juga mendukung revisi ini. Ia menilai pembenahan partai politik sangat krusial. Demokrasi tidak akan terwujud tanpa partai yang demokratis, sehingga revisi UU Parpol menjadi langkah strategis.

Pemerintah Pantau Wacana Revisi UU Parpol

Prasetyo Hadi, Juru Bicara Presiden RI, menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan wacana revisi UU Parpol. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008. Wacana ini bukanlah hal baru, mengingat pembahasannya sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Pras, berbagai forum dan partai politik juga telah menyampaikan pandangan serupa. Jika revisi ini menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemilihan, pemerintah tidak melihat adanya masalah. Fokus utama adalah mencari sistem yang jauh lebih baik bagi bangsa.

Namun, Pras belum bisa memberikan detail mengenai poin-poin revisi yang akan dilakukan. Pemerintah masih perlu melakukan kajian serta evaluasi mendalam terhadap penerapan UU Parpol saat ini. Proses ini memerlukan masukan dari berbagai pihak, terutama dari partai-partai politik yang selama ini memang menjalankan fungsi tersebut.

Urgensi Pembenahan Partai Politik Menurut Yusril

Wacana revisi UU Parpol ini juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril telah mengungkapkan pandangannya dalam beberapa kesempatan. Ia menekankan pentingnya pembenahan partai politik secara menyeluruh.

Yusril menilai bahwa perbaikan harus dilakukan melalui revisi beberapa undang-undang terkait. Ini termasuk UU Pemilihan Umum, UU Parpol itu sendiri, dan UU MD3. Tujuannya adalah untuk memastikan partai politik berfungsi secara optimal.

"Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis," kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/9). Pernyataan ini menegaskan bahwa fondasi demokrasi terletak pada kualitas partai politiknya. Oleh karena itu, revisi UU Parpol menjadi langkah strategis.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan konkret terkait tindak lanjut wacana ini. Belum ada rancangan undang-undang inisiatif pemerintah yang dibuat. Semua masih dalam tahap pemantauan dan evaluasi awal, serta menunggu hasil kajian yang komprehensif.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

RUU Pemilu
{{caption}}
RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

RUU Pemilu
{{caption}}
PDI Perjuangan Kaji Ulang Ambang Batas Parlemen, Dorong Demokrasi Efektif

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

PDI Perjuangan
{{caption}}
Menteri Sekretaris Negara Tegaskan Revisi UU Pemilu Tak Atur Koalisi Permanen

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

revisi UU Pemilu
{{caption}}
Yusril Pastikan Pemerintah Dukung Revisi UU Partai Politik, Pemilu, dan MD3, Target Selesai 2026

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Dulu SBY Tegas Tolak Pilkada lewat DPRD, Bagaimana Sikap Demokrat Sekarang?

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.

Demokrat
{{caption}}
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

DPR
{{caption}}
Hasto Soroti Pelemahan Rupiah dan Korupsi, Ingatkan Semangat Trisakti Bung Karno

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah dan korupsi saat peringatan hari lahir Bung Karno, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansi Trisakti.

bung karno
{{caption}}
Pemkab Sleman Tegaskan Transparansi Penanganan Kasus Meninggalnya Pasien Anak di RSUD Prambanan

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus meninggalnya pasien anak berusia tiga tahun di RSUD Prambanan, dengan melibatkan berbagai pihak dan audit independen untuk keadilan.

audit medis
{{caption}}
KY Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim, 80 Siap Ditindaklanjuti Sepanjang 2026

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

abhan misbah
{{caption}}
Polisi Tangkap Ayah dan Anak Terduga Pelaku Pembunuhan Pedagang Cilok Tangerang

Dua terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok di Tangerang, yang merupakan ayah dan anak, berhasil ditangkap polisi. Penangkapan ini membawa titik terang dalam kasus pembunuhan pedagang cilok yang menggegerkan warga Cikupa.

ayah anak pembunuh
{{caption}}
Kejari Ogan Ilir Intensifkan Penyelidikan Dana Puskesmas Ogan Ilir, Seluruh Kepala Puskesmas Diperiksa

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terus mendalami dugaan penyimpangan dana. Seluruh kepala puskesmas di wilayah tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan dana Puskesmas Ogan Ilir. Apa hasilnya?

anggaran kesehatan
{{caption}}
Polres Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan Santri, Satu Korban Meninggal Dunia

Polres Lombok Tengah tengah mengusut tuntas dua kasus kekerasan santri yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, termasuk satu kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Simak detailnya.

hukum
{{caption}}
PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

andreas hugo pareira
{{caption}}
KPU Purworejo Gencarkan Pendidikan Politik Generasi Muda untuk Bentengi Pelajar dari Hoaks

KPU Purworejo gencar melakukan pendidikan politik di SMPN 22 Purworejo, membekali generasi muda dengan kesadaran demokrasi dan kemampuan kritis hadapi hoaks di era digital.

bakesbangpol
{{caption}}
Kritik Program Pemerintah: Wamendes Riza Patria Sebut Bagian dari Demokrasi

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

ahmad riza patria
{{caption}}
Golkar Sulteng Gencarkan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2029

DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah aktif memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kota Palu, guna meningkatkan partisipasi dan menekan apatisme jelang Pemilu 2029.

demokrasi
{{caption}}
Bawaslu Sulsel dan Unibos Makassar Kolaborasi Kuatkan Pengawasan Pemilu

Bawaslu Sulsel dan Universitas Bosowa Makassar menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat pengawasan Pemilu, melibatkan mahasiswa dalam pendidikan demokrasi dan praktik hukum kepemiluan.

bawaslu sulsel
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Demokrasi untuk Dukung Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

berita update