LIVE

MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Segera Rombak UU Pemilu

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

yusril ihza mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Istimewa)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan lokal lebih baik diajukan oleh pemerintah.

Menurut Yusril, pemerintah cenderung lebih satu suara dibandingkan dengan DPR yang terdiri atas banyak fraksi, sementara tindak lanjut dari putusan MK tersebut perlu disegerakan sebelum Pemilu 2029.

"Sekarang inisiatif untuk mengajukan RUU (rancangan undang-undang) itu sama antara pemerintah dan DPR. Tapi, saya kira lebih baik pemerintah yang mengajukan karena pemerintah kan satu suara. DPR sendiri tentu akan menghadapi fraksi-fraksi yang begitu banyak, yang kepentingannya berbeda," ucap Yusril di Jakarta, Rabu (2/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa mulai tahun 2029, keserentakan pemilu yang konstitusional ialah memisahkan antara penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.

Mahkamah mengamanatkan pemilu anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) diselenggarakan dua tahun atau dua tahun dan enam bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).

Yusril mengatakan pemerintah maupun DPR memiliki tenggat waktu untuk mengambil kebijakan setelah putusan MK dibacakan pada Kamis (26/6) karena Pemilu 2029 tidak mungkin diundur.

DPR Harus Rumuskan Lagi UU Pemilu

Dia menegaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 tidak bisa diperpanjang, berbeda dengan masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah yang dimungkinkan untuk diganti dengan penjabat setelah Pemilu 2029.

"Tentu kita ada deadline (tenggat waktu) karena tidak mungkin pemilu itu diundur karena masa jabatan presiden dan wakil presiden itu beda dengan daerah. Kalau daerah bisa saja diperpanjang, tapi tidak ada lembaga apa pun yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden," ucapnya.

Menurut Yusril, pemerintah dan DPR harus merumuskan kembali Undang-Undang Pemilu karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Pembentuk undang-undang perlu membahas sejumlah masalah, termasuk mengenai masa jabatan anggota DPRD.

"Bagaimana halnya dengan anggota DPRD? Apakah bisa anggota DPRD itu diperpanjang? Apakah ini tidak against (menentang) konstitusi sendiri karena memang anggota DPRD itu harus dipilih oleh rakyat?" tuturnya, dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, mesti ada satu pemikiran yang serius dari segi ketatanegaraan menghadapi persoalan ini. Kemenko Kumham Imipas akan membantu Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti putusan MK itu, khususnya terkait pengoordinasian aspek-aspek hukum.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

{{caption}}
KPK Senggol Jabatan Ketum Partai, PAN: Jangan Ikut Atur Urusan Parpol

{{caption}}
35 Anggota Satpol PP DKI Jakarta Meninggal Dalam Setahun, Ini Penyebabnya

Topik Terkait
{{caption}}
RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

RUU Pemilu
{{caption}}
Yusril Pastikan Pemerintah Dukung Revisi UU Partai Politik, Pemilu, dan MD3, Target Selesai 2026

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Aria Bima Usul Pimpinan Lembaga Negara Gelar Rapat Konsultasi Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima
{{caption}}
Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

UU Pemilu
{{caption}}
Respons Ketua MPR Tanggapi Putusan MK Pisahkan Pemilu & Pilkada: Bakal Muncul Masalah Baru

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru

Ahmad Muzani
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Menguak Alasan Mahkamah Konstitusi Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029

MK menilai pemilu beruntun membuat pelembagaan partai politik melemah, karena partai kehilangan waktu untuk menyiapkan kader.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
Menko Yusril: Kualitas Penegakan Hukum Sangat Ditentukan Bagaimana Polri Menjalankan Fungsi

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

berita update
{{caption}}
Menko Yusril Tekankan Keadilan Restoratif di WCPP 2026, Solusi Atasi Overkapasitas Lapas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

bali
{{caption}}
Perkara Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer, Yusril Ungkap Alasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

gibran rakabuming raka
{{caption}}
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra: Negara Hukum Sejati Diukur dari Dampak Positif bagi Rakyat

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

diplomasi hukum
{{caption}}
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

aktivis kontras
{{caption}}
Menko Yusril Terima Informasi Keberadaan Buronan Riza Chalid di Malaysia

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi informasi bahwa Buronan Riza Chalid berada di Malaysia, memicu spekulasi tentang langkah ekstradisi selanjutnya oleh pemerintah.

buronan riza chalid
{{caption}}
Mahasiswi di Maros Tewas Usai Tertabrak Truk saat Berbelok

Terlihat sebuah truk yang melaju dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Pangkep berusaha berbelok arah.

berita kontributor
{{caption}}
Astra Tambah Belanja Modal Jadi Rp36 Triliun di 2026, Sektor Ini Jadi Prioritas

Astra menyiapkan capex Rp36 triliun pada 2026. Selain itu, RUPST juga menyetujui pembagian dividen hingga Rp15,6 triliun kepada pemegang saham.

astra
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

berita update
{{caption}}
2 ART Diduga Lompat dari Kamar Kos di Benhil Jakpus, 1 Meninggal dan 1 Lagi Dirawat

Polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

art
{{caption}}
Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun, Kredit Tumbuh Positif

BCA mencatat laba Rp14,7 triliun pada kuartal I 2026. Pertumbuhan kredit, dana murah CASA, dan pembiayaan berkelanjutan jadi penopang kinerja.

bca
{{caption}}
Dedi Mulyadi Ungkap Perlu Dana Rp 7 Triliun Atasi Masalah Banjir Bandung Raya

Dengan demikian, pihaknya mesti mencari anggaran senilai lebih dari Rp 7 triliun.

banjir bandung