LIVE

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

wamendagri bima arya
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri (merdeka.com)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, buka suara saat dimintai respons ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah pada tahun 2029 mendatang.

Dia bilang, institusinya akan mempelajari putusan tersebut lebih dahulu. Bima mengatakan, bakal menempatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

"Kita pelajari dulu. Saya baru mendapatkan informasi. Kita pelajari lebih detail lagi keputusan MK tadi dan kita letakkan dalam konteks revisi UU Pemilu," ujar Bima Arya dijumpai di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (26/6).

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru. Sejumlah kalangan seperti akademisi dan pemerhati, dikatakannya kerap menyuarakan isu tersebut.

Kendati begitu, ia kembali menegaskan pihaknya masih akan mendalami detail putusan MK untuk pemisahan pemilu itu. Terlebih terkait implementasinya kelak.

"Ya pasti. Keputusan MK kan menjadi pandangan yuridis yang harus diperhatikan, tapi bagaimana eksekusi dan implementasinya kita harus pelajari detail dulu," kata dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Secara lebih rinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tak Hanya Porsche-Harley, KPK juga Sita Valas dan Perhiasan Silmy Karim

{{caption}}
Hasil Timnas Indonesia vs Oman: Emil Audero Tepis Penalti, Garuda Unggul di Babak Pertama

{{caption}}
Purbaya Tarik Utang Baru Rp 386 Triliun hingga Mei 2026

{{caption}}
Krisis Kesehatan di Gaza Makin Parah, Ribuan Nyawa Terancam

{{caption}}
Sahroni Tanggapi Pigai soal Sipil Masuk Polri: Jangan Usul yang Enggak-Enggak

{{caption}}
Melihat Langsung Koleksi Kendaraan Mewah Silmy Karim yang Disita KPK

Topik Terkait
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Regulasi Pemilu 2029
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Aria Bima Usul Pimpinan Lembaga Negara Gelar Rapat Konsultasi Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima
{{caption}}
Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

UU Pemilu
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Segera Rombak UU Pemilu

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
NasDem Kritik Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Inkonstitusional

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Nasdem
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
VIDEO: Tok! MK Putuskan Pemilu 2029 Terpisah, Hapus Pencoblosan 5 Kotak Langsung

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku pada 2029

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Tok! MK Putuskan Pemilu Daerah dan Nasional 2029 Digelar Terpisah

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Wamendagri Bima: Desain Besar Penataan Daerah Jadi Pedoman Arah Penataan Daerah Nasional

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

dpr
{{caption}}
Wamendagri Bima: Penurunan Anak Tidak Sekolah Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan.

anak tidak sekolah
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Apresiasi Soliditas dan Inovasi Pemerintah Daerah Jambi

Selain soliditas kepemimpinan, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) di Jambi.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Songsong Indonesia Emas 2045

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyerukan generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri dan berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, memanfaatkan bonus demografi yang ada.

bonus demografi
{{caption}}
Wamendagri Bima Apresiasi SAPA UMKM, Jadi Langkah Penguatan Ekosistem Usaha

Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Tegaskan Penguatan Ekosistem dan City Branding untuk Majukan Pariwisata Daerah

Bima mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata besar, tetapi belum berkembang optimal akibat lemahnya dukungan ekosistem.

berita update
{{caption}}
Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada: Peluang Perkuat Pengawasan dan Tantangan Regulasi

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

bawaslu
{{caption}}
Revisi UU Pemilu: Komisi II DPR Usul Kodifikasi Hukum, Apa Saja yang Bakal Digabung?

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

dpr ri
{{caption}}
Ketua Baleg DPR Kritik MK Pisahkan Pemilu Nasonal dan Daerah: Ini 'Permainan' Norma!

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

baleg dpr
{{caption}}
Untung Rugi Pemisahan Pemilu bagi Partai, Rakyat dan Penyelenggara Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

berita paham
{{caption}}
Muncul Wacana Revisi Lagi UU MK di DPR, Dampak Partai Tolak Putusan Pemilu Nasional & Daerah Dipisah?

Beredar wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama keluarnya putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

berita update
{{caption}}
Komnas HAM Dukung Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Kematian Petugas KPPS Masih Tinggi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah

berita update