Pemilu Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

NasDem juga mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, MK tak diberikan kewenangan mengubah norma dalam UUD 1945.

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Mardiono mengatakan, keputusan MK tersebut menjadi satu tantangan dan harapan bagi partai berlambang kakbah itu.

Demokrat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang memisahkan pemilu nasional dan pilkada di 2029.

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan