Pemilu Nasional

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

Beredar wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama keluarnya putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

NasDem juga mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, MK tak diberikan kewenangan mengubah norma dalam UUD 1945.

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Demokrat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang memisahkan pemilu nasional dan pilkada di 2029.

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan