Revisi UU Pemilu: Komisi II DPR Usul Kodifikasi Hukum, Apa Saja yang Bakal Digabung?

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengusulkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan ini muncul menyusul rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk merevisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 dalam waktu dekat.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa Revisi UU Pemilu akan dilakukan melalui metode kodifikasi hukum atau omnibus law. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan berbagai peraturan perundang-undangan terkait menjadi satu.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, revisi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Metode Kodifikasi dan Cakupan Undang-Undang Terkait

Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa metode kodifikasi atau omnibus law dipilih untuk Revisi UU Pemilu. Pendekatan ini akan menyatukan berbagai undang-undang yang relevan ke dalam satu payung hukum.

Beberapa undang-undang yang direncanakan untuk ikut dibahas dan digabungkan meliputi:

• Undang-Undang Partai Politik
• Undang-Undang Pilkada
• Undang-Undang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Penggabungan ini diharapkan dapat menyederhanakan regulasi kepemiluan dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan efisien.

Fokus pada Sengketa Pemilu dan Syarat Calon Legislatif

Salah satu isu utama yang diusulkan untuk diatur dalam Revisi UU Pemilu adalah terkait hukum acara sengketa pemilu. Rifqi menyebut ini sebagai "barang baru" yang krusial demi kepastian penyelesaian sengketa.

Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian waktu putusan inkrah sengketa pemilu. Diharapkan seluruh sengketa, termasuk di Mahkamah Konstitusi, dapat tuntas sebelum pelantikan pejabat politik hasil pemilu.

Terkait syarat ambang batas pendidikan untuk anggota legislatif, Rifqi menegaskan pentingnya objektivitas. "Itu bisa melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi," ujarnya.

Meskipun demikian, standar minimal kompetensi tetap diperlukan bagi calon anggota legislatif. Standar ini dapat dibangun melalui pelatihan yang dibuat oleh masing-masing partai politik, dengan standar kompetensi yang dibuat multi-stakeholder.

Meningkatkan Kualitas Pemilu untuk Institusi Parlemen yang Lebih Baik

Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa tujuan utama dari omnibus atau kodifikasi UU Pemilu adalah meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Kualitas pemilu yang lebih baik akan berdampak positif pada banyak aspek.

Salah satu dampak yang diharapkan adalah terbentuknya institusi parlemen yang semakin berkualitas. Hal ini penting untuk memastikan representasi rakyat yang efektif dan pemerintahan yang akuntabel.

Proses revisi ini diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menghasilkan undang-undang yang komprehensif dan dapat menjawab tantangan kepemiluan di masa depan.

Sumber: AntaraNews