Anak Tidak Sekolah

Terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau Anak Tidak Sekolah (ATS) di 34 provinsi, memastikan pendidikan bermutu bagi semua.

Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen kuat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Serang melalui implementasi lima program prioritas, menjangkau ratusan ribu peserta didik di berbagai jenjang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Situbondo melakukan pendataan ulang siswa SD dan SMP untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi angka siswa rentan putus sekolah, guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

Disdikpora Cianjur berhasil menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga 30 persen pada tahun 2026 melalui berbagai strategi komprehensif, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan di wilayah tersebut.

Dinas Pendidikan Banyumas menyerukan penanganan serius terhadap fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya melonjak signifikan, menyoroti peran orang tua dan akses pendidikan di Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Kuningan bertekad mempercepat Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga ke pelosok desa, melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan pendidikan dan kualitas SDM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigi mengintensifkan kolaborasi lintas OPD untuk menekan angka Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang masih menjadi prioritas di Sulawesi Tengah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang serius tangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan strategi percepatan penanganan ATS, melibatkan aktif masyarakat hingga target nol kasus.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas akses pendidikan vokasi dan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif serta mengurangi angka anak tidak sekolah, memastikan hak pendidikan setiap warga negara te