UU Pemilu

Kepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira memastikan revisi UU Pemilu saat ini tengah digodok parlemen.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

Menurutnya, Bawaslu merupakan badan ad-hoc yang seharusnya tidak dipermanenkan karena tak perlu.

Gugatan tersebut dilayangkan seorang peneliti bernama Bonatua Silalahi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan satu pemikiran dengan Partai Golkar mengenai koalisi permanen parpol, yang dinilai dapat menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

Saat ini sejatinya sudah ada sistem afirmasi keterwakilan perempuan yang mengacu pada kuota minimal 30 persen dalam daftar calon.

Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien.

344 orang mengalami penangkapan dan penahanan semena-mena.

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.