Bawaslu

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI aktif menggelar sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan partisipasi publik.

Dalam rangkaian kegiatan 'Bawaslu Membelajarkan', yang sudah digelar di Sumatra Utara, Bali dan Sulawesi Utara.

Bawaslu Sulsel sosialisasikan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, wujudkan komitmen menciptakan ruang kerja bebas kekerasan. Langkah progresif Bawaslu Sulsel Anti Kekerasan Seksual ini diapresiasi.

Bawaslu RI aktif menyosialisasikan penegakan hukum pemilu kepada masyarakat, khususnya civitas akademika, melalui berbagai program edukasi untuk memperluas pemahaman.

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Diketahui, turunnya Bawaslu Kota Jambi ke rumah-rumah warga langsung ini turut didampingi sejumlah petugas dari Bawaslu Pusat.

Bawaslu Sulsel dan Komisi II DPR RI menggelar evaluasi pengawasan Pemilu di Luwu, membahas pembenahan sistem kepemiluan pasca-pesta demokrasi lalu demi masa depan yang lebih baik.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Perkenalan antara teradu dan pengadu dimulai pada Februari 2023 saat acara di Yogyakarta.

eradu didalilkan telah melakukan tindak pidana penipuan serta tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual dan asusila kepada pengadu.

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!

Komisi II DPR RI menyinggung KPU-Bawaslu RI sering membuat rapat koordinasi nasional ke luar negeri.