Aria Bima

Wacana penambahan kursi DPR berasal dari Badan Keahlian dan saat ini masih dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu.

Aria Bima merupakan politikus senior PDI Perjuangan. Ia terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Aria Bima terpilih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Surakarta periode 2026-2030 menggantikan FX Rudy. Hal itu hasil dari Konfercab PDIP Jawa Tengah.

Konfercab PDIP Jawa Tengah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua DPC PDIP Solo periode 2026–2030, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Mendagri Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyerukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era 2025, menyikapi rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap ideologi negara dan tantangan globalisasi.

Anggota fraksi PDIP DPR RI Aria Bima menyebut dua kader PDIP korban framing.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya penyampaian aspirasi proporsional dalam unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. Apa dampaknya jika tidak?

Politikus senior PDIP Aria Bima menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima menilai polemik keaslian ijazah Jokowi selama ini sudah tidak membuat produktif.

Aria Bima menyebut belum ada konsensus mengenai urgensi dan mekanisme pembentukan status tersebut.

Menurutnya, pihak penggugat yang harus membuktikan tudingan pemalsuan itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR PDIP Aria Bima merespons soal adanya usulan jika Solo lepas dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

Politikus PDIP Aria Bima menanggapi polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Aria Bima merespons soal sidang perdana gugatan tentang ijazah dan mobil Esemka terhadap Presiden ke-7 Jokowi, di Pengadilan Negeri Solo, pada Kamis (24/4)

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelantikan CPNS diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk PPPK.

Politikus PDIP Aria Bima menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang mempublikasikan Program Strategis Nasional.

Menurut Aria Bima, pelantikan kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa hasil pilkada di MK sebaiknya dilakukan serentak.

Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri