LIVE

Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

uu pemilu
Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg
Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg (merdeka.com)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespon, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang kembali memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan. Karena saat ini DPR sedang memproses revisi tersebut.

"Pertama ada atau tidak putusan MK. Pemerintah saat ini bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk Undang-undang itu, telah memulai proses revisi undang-undang pemilu," kata dia di Jimbaran, Bali, Sabtu (5/7) sore.

"Kedua putusan MK ini, sedang kita pelajari, karena bagaimanapun juga revisi itu harus tetap selaras dan senafas dengan Undang-undang dasar, nggak boleh bertentangan," katanya.

Namun demikian, pihaknya kini sedang mempelajari secara detail soal putusan MK terkait pemisahan pemilu dan di sisi lain proses kajian revisi Undang-undang tentang pemilu tetap berjalan.

"Kita sedang pelajari secara detail. Karena kita ingin proses revisi itu nanti itu tetap berjalan dengan Undang-undang 1945. Dan dalam proses kajian ini, iya kita pun melihat muatan-muatan materai subtansi dari putusan MK tadi," jelasnya.

Sistem yang Ajeg

Selain itu, menurutnya, negara membutuhkan sistem pemilu yang berkelanjutan, bukan yang gonta-ganti setiap kali pemilu tiba.

"Dan kita melihatnya bahwa kita itu perlu sistem pemilu yang melembaga dan berkelanjutan. Bisa dibayangkan, kalau bergonta-ganti setiap pemilu maka kita tidak akan memiliki sistem yang ajeg. Jadi kerangka berpikirnya begitu," ungkapnya.

Namun, saat ditanya apakah kesimpulannya pemerintah tak setuju dengan putusan MK tentang pemisahan pemilu itu. Bima menyebutkan, kalau soal setuju atau tidak setuju belum bisa disimpulkan.

"Belum ada kesimpulan. Kan baru memulai penelitian, baru memulai pengkajian, kita akan kaji dulu. Kita berharap putusan MK ini bisa senafas dan selaras dengan Undang-undang 1945," katanya.

Rezim Pemilu

Ia menilai, terkait adanya pemisahan pemilu itu ada perbedaan pandangan pendapat terkait rezim pemilu dan MK menganggap pilkada dan pemilu adalah satu rezim.

"Karena ada perbedaan pendapat tentang rezim pemilu. MK menganggap bahwa pilkada dan pemilu itu satu rezim, menafsirkan dari original intens dari proses perubahan Undang-undang 1945," ujarnya.

Tetapi, kata Bima, berbagai kalangan juga banyak berpendapat sebaliknya. Bahwa Undang-undang 1945 itu memisahkan antara rezim pilkada dan rezim pemilu. 

“Karena itu, turunan Undang-undangnya juga akan berbeda, ini kan harus selesai menafsirkan rezimnya, harus selesai proses, inilah yang dikaji bersama-sama," ujar Bima. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah antara pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tiang Listrik Roboh Saat Hujan Deras, Jalur Geopark Ciletuh Lumpuh Total

{{caption}}
Drama Pengantin Kabur di Pati Berujung Tuntutan Ganti Rugi Rp 70 Juta

{{caption}}
Banjir Rendam Puskesmas hingga Permukiman di Palabuhanratu

{{caption}}
Kronologi Pemulangan 9 WNI yang Ditahan Tentara Israel

{{caption}}
Cerita 5 Hari Heru di Penjara Israel: Ditelanjangi, Disetrum, Diteror Granat

{{caption}}
Simak Syarat Jemaah yang Hajinya Bisa Dibadalkan

Topik Terkait
{{caption}}
Dasco: Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

RUU Pemilu
{{caption}}
Revisi Undang-Undang Pemilu, Wamendagri: Jangan Sampai Berubah Setiap 4 Tahun

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

UU Pemilu
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Aria Bima Usul Pimpinan Lembaga Negara Gelar Rapat Konsultasi Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima
{{caption}}
Untung Rugi Pemisahan Pemilu bagi Partai, Rakyat dan Penyelenggara Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

Pemisahan Pemilu
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Segera Rombak UU Pemilu

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
Puan: Putusan MK Soal Pemilu Terpisah Akan Dikaji Bersama Pemerintah dan Parpol

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
Komisi II DPR Kaji Usulan Bawaslu Pelaku Politik Uang di-Blacklist dari Pemilu

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

bawaslu
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

demokrasi indonesia
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

berita update
{{caption}}
Polemik Ambang Batas Parlemen: Gerindra Pantau Uji Materi dan Harapkan Sistem Efisien

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

ambang batas parlemen
{{caption}}
PKB Tegaskan Ambang Batas Parlemen Tetap Dibutuhkan Meski Ada Putusan MK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

abdul muhaimin iskandar
{{caption}}
Bahlil Bicara Revisi UU Pemilu, Singgung Banyak Parpol Lemahkan Sistem Presidensial

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

bahlil lahadalia
{{caption}}
PAN Usul Revisi UU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Hindari Pergelutan Parpol

Saat ini, belum ada pembahasan RUU Pemilu. Internal parpol sendiri tidak mudah mengambil keputusannya.

berita update
{{caption}}
Pakar Nilai Metode Omnibus Sangat Efisien untuk Revisi UU Pemilu

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

arief hidayat
{{caption}}
Pakar UI Ungkap Empat Prinsip Penting dalam Revisi UU Pemilu

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

akuntabilitas pemilu
{{caption}}
PKB Respons Usulan PAN soal Penghapusan Parliamentary Threshold: Parlemen Berpotensi Makin Gemuk

Anggota DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menanggapi usulan PAN terkait penghapusan parliamentary threshold. Ia menilai langkah ini akan membuat parlemen semakin gemuk dengan banyak partai, sehingga perlu pertimbangan matang.

dpr
{{caption}}
Menteri Sekretaris Negara Tegaskan Revisi UU Pemilu Tak Atur Koalisi Permanen

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

dpr