Kpu

Jika memang ada perubahan makan aturan-aturan terkait pemilu dapat dibahas lebih awal

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan siap menghadapi setiap gugatan hasil pemungutan suara ulang.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024

KPU tidak mempermasalahkan jika pasangan calon kembali menggugat hasil PSU ke MK.

Untuk PSU dan PUSS yang digelar pada Sabtu, 5 April 2025 ini dilakukan di empat Kabupaten/Kota.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

MK memutuskan ada 24 daerah yang bakal melakukan pemungutan suara ulang.

Hal itu dia sampaikan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

Jika membandingkan dengan negara penganut paham demokrasi, maka angka tersebut merupakan capaian luar biasa.

Tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung saat ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pilkada ulang dilakukan karena calon kepala daerah tunggal kalah melawan kotak kosong.

Untuk rekap di tingkat kecamatan, dari total 7.199 kecamatan yang sudah menyelesaikan rekap dan melaporkannya adalah sebanyak 7.107 kecamatan.

Ia menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.

KPUD Jakarta mengaku menghormati apapun sikap dari masing-masing para pasangan calon.

Dilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan

Bawaslu Sulsel merekomendasikan 15 TPS untuk pemungutan suara ulang, tapi hanya dilaksanakan dua TPS.

Dody menjelaskan, Bawaslu Jakarta langsung menanggapi kejadian dari oknum KPPS tersebut.

Menurut KPU, hal ini tak akan mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi suara.