Putusan Mk

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Kemdiktisaintek menegaskan peran krusial kolegium kedokteran independen dalam tata kelola profesi medis, mendukung putusan MK demi pendidikan kedokteran berkualitas dan pemerataan distribusi dokter spesialis.

Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengukuhkan peran vital kolegium dalam menyusun standar pendidikan kedokteran, memastikan mutu dan keselamatan pasien.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang menegaskan Independensi Kolegium Kedokteran, menjamin kualitas pendidikan dan praktik medis demi keselamatan pasien di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto diminta mematuhi putusan MK yang menyebut anggota polisi aktif dilarang punya jabatan sipil.

Prasetyo menegaskan putusan MK bersifat final sehingga harus dijalankan.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Perlu diperhatikan bahwa setiap AKD harus mempertimbangkan porsi keterwakilan perempuan dari masing-masing partai yang mengirimkan anggotanya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua akan menggelar pleno penetapan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025, Mathias Fakhiri-Aryoko Rumaropen, pada Sabtu ini, setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025 untuk penguatan kelembagaan, mencari masukan pasca Putusan MK, dan menyiapkan pengawas tangguh. Bagaimana dampaknya pada demokrasi?

Ketua MRP Nerlince Wamuar menyerukan masyarakat untuk menjaga Keamanan Papua pasca putusan MK terkait Pilgub. Jangan mudah terpengaruh isu provokatif, demi stabilitas wilayah.