Putusan MK

BGN menanggapi putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG paling lambat APBN 2028.

Wakil Ketua Komisi X DPR mendukung Putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan. Ia menilai kebijakan ini menjaga prioritas layanan pendidikan.

Bila anggaran operasional pendidikan digunakan untuk program di luar komponen tersebut dipandang melanggar amanat konstitusi.

MK menyatakan penggunaan APBN 2026 untuk membiayai program MBG tetap konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kuota internet yang tersisa tidak akan hilang setelah masa aktif berakhir.

MK mewajibkan operator menyediakan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan.

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pilkada Langsung tetap dilaksanakan. Simak pandangan lengkapnya mengenai keputusan penting ini yang mengukuhkan kedaulatan rakyat.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Kemdiktisaintek menegaskan peran krusial kolegium kedokteran independen dalam tata kelola profesi medis, mendukung putusan MK demi pendidikan kedokteran berkualitas dan pemerataan distribusi dokter spesialis.

Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengukuhkan peran vital kolegium dalam menyusun standar pendidikan kedokteran, memastikan mutu dan keselamatan pasien.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang menegaskan Independensi Kolegium Kedokteran, menjamin kualitas pendidikan dan praktik medis demi keselamatan pasien di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.