Putusan Mk

Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengukuhkan peran vital kolegium dalam menyusun standar pendidikan kedokteran, memastikan mutu dan keselamatan pasien.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang menegaskan Independensi Kolegium Kedokteran, menjamin kualitas pendidikan dan praktik medis demi keselamatan pasien di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada lewat DPRD, menegaskan pilihan langsung adalah kedaulatan rakyat dan investasi demokrasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan komitmen kuat dengan menyalurkan **bantuan korban terorisme BNPT** berupa rehabilitasi dan psikososial kepada 163 individu sepanjang tahun 2025, menegaskan kehadiran negara bagi para penyintas.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan Peraturan Polri Nomor 10/2025 tidak langgar putusan MK, menepis anggapan pembangkangan Kapolri terhadap Presiden dan meminta publik kritis berbasis fakta.

Guru Besar UNS Prof. Agus Riwanto menekankan **polisi jabat sipil** harus mundur dari Polri, sesuai Putusan MK, meski Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur penugasan di luar institusi.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Perlu diperhatikan bahwa setiap AKD harus mempertimbangkan porsi keterwakilan perempuan dari masing-masing partai yang mengirimkan anggotanya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua akan menggelar pleno penetapan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025, Mathias Fakhiri-Aryoko Rumaropen, pada Sabtu ini, setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025 untuk penguatan kelembagaan, mencari masukan pasca Putusan MK, dan menyiapkan pengawas tangguh. Bagaimana dampaknya pada demokrasi?

Ketua MRP Nerlince Wamuar menyerukan masyarakat untuk menjaga Keamanan Papua pasca putusan MK terkait Pilgub. Jangan mudah terpengaruh isu provokatif, demi stabilitas wilayah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan, termasuk posisinya di BTN. Bagaimana kelanjutannya?

Dispendukcapil Ponorogo mencatat lonjakan permohonan perubahan kolom agama pada KTP menjadi "Penghayat Kepercayaan". Apa yang mendasari peningkatan ini dan bagaimana prosesnya?

Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) mendesak pemerintah meninjau izin pemagaran laut Cilincing oleh PT KCN, khawatirkan dampaknya pada nelayan, pemuda, dan ekosistem.

Bupati Sleman kembali mengukuhkan dua lurah setelah masa jabatan lurah diperpanjang berdasarkan Putusan MK. Simak detail pengukuhan dan implikasi perubahan ini!