Putusan MK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencatat sudah menerima 5 aduan etik yang semuanya menyasar Ketua dan Anggota KPU RI.

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai persoalan pasca-putusan MK menyentuh etik-moral. Ia minta komisioner KPU terkait Gibran tak ikut seleksi.

Golkar hormati putusan MK soal syarat pendidikan Gibran dan mendorong evaluasi sistem pemilu, termasuk rekrutmen calon.

AHY merespons putusan MK atas gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran.

PDIP menghormati putusan, namun menyoroti verifikasi dokumen dan menyerukan penjelasan KPU.

BNPB menghormati putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 soal penetapan bencana nasional dan menyiapkan penyesuaian aturan serta SOP. Ini poin yang disiapkan.

BNPB tengah menyiapkan penyesuaian pedoman pasca-putusan MK mengenai syarat penetapan status bencana nasional. Begini penjelasan lengkapnya.

BGN menanggapi putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG paling lambat APBN 2028.

Wakil Ketua Komisi X DPR mendukung Putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan. Ia menilai kebijakan ini menjaga prioritas layanan pendidikan.

Bila anggaran operasional pendidikan digunakan untuk program di luar komponen tersebut dipandang melanggar amanat konstitusi.

MK menyatakan penggunaan APBN 2026 untuk membiayai program MBG tetap konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kuota internet yang tersisa tidak akan hilang setelah masa aktif berakhir.

MK mewajibkan operator menyediakan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan.

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pilkada Langsung tetap dilaksanakan. Simak pandangan lengkapnya mengenai keputusan penting ini yang mengukuhkan kedaulatan rakyat.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.