Putusan MK Perkuat Kewenangan BPK Audit Kerugian Negara, Pengawasan Lebih Terkontrol

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga berwenang menghitung kerugian negara. Putusan ini, yang dibacakan pada awal Februari 2026, bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pengawasan yang lebih terarah dan terkontrol terhadap potensi kerugian keuangan negara.

Pakar hukum, Prof. Adi Mansar, menilai bahwa keputusan MK ini akan membawa dampak positif dalam praktik pengawasan. Selama ini, sering ditemukan praktik penentuan kerugian negara oleh lembaga di luar BPK, yang kerap menimbulkan masalah. Penegasan kewenangan tunggal BPK ini menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas dan objektivitas.

Dengan adanya putusan itu, kerugian negara tidak lagi boleh didasarkan pada potensi atau asumsi semata, tetapi harus bersifat nyata dan terbukti melalui hasil pemeriksaan BPK. Ini berarti lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung harus berkoordinasi erat dengan BPK dalam setiap penanganan perkara korupsi.

Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 secara tegas menyatakan bahwa hanya BPK yang memiliki kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Mandat konstitusional ini bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Penegasan ini mengakhiri ambiguitas yang selama ini terjadi dalam penentuan kerugian negara.

Prof. Adi Mansar menekankan bahwa putusan ini bukan untuk merendahkan kualitas auditor lain, melainkan sebagai perbaikan hukum dan penegak hukum. Semua pihak, termasuk lembaga negara, harus mematuhi putusan MK karena Mahkamah merupakan salah satu sumber hukum utama di Indonesia. Kepatuhan terhadap putusan ini akan memperkuat sistem hukum dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Praktik kurang baik sebelumnya, seperti penggunaan hasil audit inspektorat atau auditor independen di luar BPK, seringkali menimbulkan preseden buruk. Kasus seperti yang dialami pelaku ekonomi kreatif Amsal Sitepu menjadi contoh nyata. Hal ini dapat memicu tafsir dan penilaian negatif publik terhadap lembaga negara, merusak kepercayaan masyarakat.

Adi Mansar juga menyoroti bahaya jika satu lembaga tinggi negara dibantah oleh lembaga lain yang bahkan di luar lingkup negara. Situasi semacam itu dapat mengancam stabilitas hukum dan merusak wibawa institusi. Oleh karena itu, putusan MK ini menjadi pagar penting untuk menjaga integritas proses hukum.

Putusan MK ini menuntut lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung, untuk menyesuaikan proses hukum perkara korupsi. Koordinasi dengan BPK menjadi esensial dalam penghitungan kerugian negara guna menyesuaikan proses hukum perkara korupsi. Langkah ini memastikan bahwa setiap penetapan kerugian didasarkan pada data yang valid dan terverifikasi.

Prof. Adi Mansar menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat berujung pada sanksi administratif dan etik bagi individu atau institusi. Misalnya, jika seorang hakim mengabaikan putusan ini, Komisi Yudisial (KY) harus bertindak untuk melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Demikian pula, penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan yang melanggar akan diproses oleh bagian pengawasan masing-masing.

Kepatuhan terhadap putusan MK adalah keniscayaan karena Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi. Pembangkangan terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat ini akan merusak tatanan hukum negara. Oleh karena itu, semua elemen penegak hukum diharapkan dapat mengimplementasikan putusan ini dengan baik.

Sumber: AntaraNews