Bpk

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Manokwari Gelontorkan Rp1,5 Miliar untuk Bantuan Parpol Manokwari Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk Bantuan Parpol Manokwari pada 2025. Dana ini disalurkan ke 13 partai, namun ada syarat ketat dan mekanisme verifikasi yang harus dipatuhi.

{{caption}}
Kemensos Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan 2024 dari BPK

Opini WTP tersebut diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK.

{{caption}}
Terungkap! KPK Sebut Hanya Ada Satu Pengumpul Utama Uang di Kasus Kuota Haji Rp1 Triliun Lebih

KPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.

{{caption}}
Hebat! Kemendes Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Berkualitas?

Kementerian Desa dan PDT kembali meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan TA 2024, menandai sembilan kali berturut-turut. Apa rahasia di balik konsistensi tata kelola ini?

{{caption}}
Perumda Dharma Jaya Bantah Keras Isu Manipulasi Pajak, Klaim Laporan Audit Independen Jadi Bukti Kuat!

Perumda Dharma Jaya dengan tegas membantah isu manipulasi pajak dalam laporan keuangannya, menegaskan kepatuhan melalui audit independen dan perbaikan tata kelola.

{{caption}}
Tahukah Anda? BPK Mulai Tahap Awal Pemeriksaan Keuangan Pemprov DKI, Ini Tujuannya!

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai tahap pendahuluan pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Apa saja fokus BPK dan bagaimana respons Pemprov DKI?

{{caption}}
Mantan Anggota BPK Absen, KPK Soroti Kejanggalan Audit Laporan Keuangan BJB

Ahmadi melakukan pemeriksaan sebagai mantan auditor BPK yang pernah mengaudit laporan keuangan BJB untuk periode 2021 hingga 2023.

bjb
{{caption}}
Pemprov Sumut Raih Opini WTP ke-11 Kalinya dari BPK, Gubernur Bobby Nasution Ingatkan OPD Tetap Pertahankan

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

{{caption}}
Temuan BPK: Ada Ketidaksesuaian Tarif PNBP dan Sertifikasi Tanah, Ini Rekomendasi untuk Bank Tanah

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan sertifikasi tanah dan PNBP.

{{caption}}
BPK Kritik Banyak Inovasi BRIN Belum Dirasa Masyarakat

BRIN dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri, serta kementerian dan lembaga lainnya.