BPK
-
Ekonomi •BPK Soroti Piutang Bea Cukai Rp33,16 Triliun, Penagihan Dinilai Belum OptimalTemuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2025 yang dikutip pada Sabtu (18/7). BPK meminta perhatian terhadap pengelolaan piutang yang berasal dari berbagai jenis dokumen kepabeanan dan cukai.
-
News •Terima Delegasi BPK-ANAO, Puan Maharani Tekankan Pengawasan Keuangan Negara yang AdaptifPertemuan ini akan mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik,
-
News •5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara EnimMenurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
-
News •KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara EnimBudi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.
-
Politik •BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan KeuanganBPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.
-
Politik •Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan DaerahKabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
-
Politik •Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan AkuntabelPemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
-
News •MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian NegaraMahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.
-
Ekonomi •Bupati Kubu Raya Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi RakyatPemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
-
News •BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian MembaikBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.
-
News •Pasca Kebakaran, 80 Persen Lantai 4 Rumah Haerul Saleh Rusak ParahKapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan mengatakan, kondisi lantai 4 atau tempat yang dilahap si jago usai terbakar saat ini 80 persen.
-
News •Polres Metro Jaksel Lakukan Olah TKP Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul SalehSementara itu, Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal, mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
-
News •Haerul Saleh Dikenang sebagai Sosok Inspiratif dan Dekat dengan PemudaSemasa hidupnya Haerul Saleh dikenal sebagai sosok yang terbuka dan tidak memiliki sekat dengan kalangan muda.
-
News •Kesaksian Penjaga Rumah saat Api Melahap Ruang Kerja Haerul Saleh di JakselSalah satu penjaga rumah, Arpen mengatakan, jika Haerul meninggal saat berada di lantai 4 atau tempat ruang dia bekerja.
-
News •Anggota BPK Haerul Saleh Meninggal dalam Kebakaran Rumah di JakselKorban sudah dibawa ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
-
News •Proyek Perumahan Fiktif Rugikan Negara Rp46,85 Miliar, Dua Terdakwa DivonisKasus dugaan pengadaan fiktif proyek perumahan 2022-2023 merugikan negara Rp46,85 miliar. Simak putusan majelis hakim dan pihak terlibat dalam Proyek Perumahan Fiktif ini.
-
News •MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPKHal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.
-
Ekonomi •Program Sigana Cekatan Pertamina: Perkuat Ekonomi Warga dan Kesiapsiagaan BencanaPT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.
-
Ekonomi •BPKP Raih Penghargaan Tinggi atas Capaian Penyelesaian TLRHP Semester II 2025Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.
-
Ekonomi •Menteri PUPR Dody Hanggodo Serahkan Penentuan Dirjen Cipta Karya dan SDA kepada Presiden PrabowoMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.