Kerugian Negara

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Kejaksaan Negeri Bulukumba berhasil memulihkan kerugian negara Rp1,41 miliar terkait kasus korupsi beras. Mantan Pimpinan Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, membayar uang pengganti pasca putusan MA.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

Satpolairud Polres Karimun berhasil mengungkap kasus penyelundupan 9,5 ton timah ilegal, menahan dua tersangka, dan memburu satu DPO, kasus ini merugikan negara ratusan juta rupiah.

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Tim gabungan Kodaeral VI dan Bea Cukai Sulbagsel berhasil menggagalkan penyelundupan 3,9 juta batang rokok ilegal di Makassar, mengungkap potensi kerugian negara miliaran rupiah dan modus operandi canggih pelaku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp16 triliun dari praktik illegal fishing selama 2020-2025, dengan kebijakan baru yang menguntungkan nelayan.

Kasus dugaan pengadaan fiktif proyek perumahan 2022-2023 merugikan negara Rp46,85 miliar. Simak putusan majelis hakim dan pihak terlibat dalam Proyek Perumahan Fiktif ini.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Kejaksaan Tinggi Maluku melimpahkan tersangka kasus korupsi ASN Kejari SBT berinisial SN ke penuntutan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan kerugian negara mencapai Rp798 juta.

Kasus korupsi penjualan kios ilegal di Pasar Panorama Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp12 miliar, membuat dua terdakwa menghadapi tuntutan hukuman berat.

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terus mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam Kasus Korupsi Truk Sampah DLH senilai Rp5,12 miliar, mengungkap dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan administrasi yang membuat pembaca penasaran.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan meluruskan informasi simpang siur mengenai besaran TGR Disdikbud Kuningan yang sempat disebut puluhan miliar rupiah, memastikan nilai sebenarnya berdasarkan BPK adalah Rp3,2 miliar.

Seorang pengusaha di Gili Trawangan menghadapi tuntutan jaksa untuk membayar kerugian negara Rp1,4 miliar terkait kasus Korupsi Lahan Gili Trawangan. Simak detail tuntutan dan para terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini.