kerugian negara

Kejaksaan Negeri Medan terus mendalami dugaan Korupsi BLUD RSUD Pirngadi, memeriksa mantan direktur dan menggeledah rumah sakit. Berapa kerugian negara yang terungkap?

Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengintensifkan Operasi Rokok Ilegal Bandung pada tahun 2026 dengan 12 agenda penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran serta kerugian negara.

Polda Papua berhasil membongkar dua kasus penyalahgunaan BBM ilegal di Jayapura, menyita ribuan liter solar dan minyak tanah, serta merugikan negara hingga Rp650 juta. Simak detail pengungkapannya yang masih dalam proses penyelidikan.

Kodaeral VIII berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Filipina di perairan Sulawesi Utara, menyebabkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar.

Dua eks pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya (Abdya) dituntut total 5,5 tahun penjara atas kasus korupsi pabrik es Abdya, mengungkap kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Kolaborasi Pemkot Kediri dan Bea Cukai berhasil menyita ribuan batang rokok ilegal dari pedagang kaki lima. Operasi ini menjadi komitmen menekan peredaran rokok ilegal Kediri yang merugikan negara.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terus mendalami dugaan penyimpangan dana. Seluruh kepala puskesmas di wilayah tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan dana Puskesmas Ogan Ilir. Apa hasilnya?

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang menyidik dugaan praktik under invoicing dalam ekspor sawit oleh PT MMS, yang berpotensi merugikan negara. Penasaran bagaimana modus operandi dan potensi kerugiannya?

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Kejaksaan Negeri Bulukumba berhasil memulihkan kerugian negara Rp1,41 miliar terkait kasus korupsi beras. Mantan Pimpinan Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, membayar uang pengganti pasca putusan MA.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

Satpolairud Polres Karimun berhasil mengungkap kasus penyelundupan 9,5 ton timah ilegal, menahan dua tersangka, dan memburu satu DPO, kasus ini merugikan negara ratusan juta rupiah.

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Tim gabungan Kodaeral VI dan Bea Cukai Sulbagsel berhasil menggagalkan penyelundupan 3,9 juta batang rokok ilegal di Makassar, mengungkap potensi kerugian negara miliaran rupiah dan modus operandi canggih pelaku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp16 triliun dari praktik illegal fishing selama 2020-2025, dengan kebijakan baru yang menguntungkan nelayan.

Kasus dugaan pengadaan fiktif proyek perumahan 2022-2023 merugikan negara Rp46,85 miliar. Simak putusan majelis hakim dan pihak terlibat dalam Proyek Perumahan Fiktif ini.