Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, putusan MK soal pemilu dipisah antara nasional dan daerah memicu persoalan baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku pada 2029

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

MK menilai pemilu beruntun membuat pelembagaan partai politik melemah, karena partai kehilangan waktu untuk menyiapkan kader.

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian anggota dewan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen.

Fakta ini disampaikan Oditur Militer saat membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

Sebelumnya, pria tersebut viral di media sosial karena marah-marah dan melawan petugas kepolisian saat penindakan lalu lintas.

Vonis tersebut dijatuhkan dalam perkara dugaan ujaran kebencian yang menyeret namanya.

Prabowo menyaksikan langsung siswa menikmati MBG di SMAN 1 Cilacap.

Seorang pelaku berinisial M diamankan di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.