Menko Yusril: Presiden Prabowo Berkali-kali Minta DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Pemerintah, kata dia, juga menunggu keputusan DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi penginisiasi RUU Perampasan Aset.

DPR meminta waktu 6 bulan ke depan soal RUU Perampasan Aset.

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.

Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pencemaran nama baik hanya dapat diadukan oleh individu yang merasa dirugikan.

Yusril Ihza Mahendra melakukan operasi penggantian pacemaker di RS Jantung belum lama ini.

Berikut potret Yusril Izha Mahendra yang berfoto bersama keluarga di depan Istana.

Meski terpaut usia cukup jauh, namun keduanya dapat menjalin hubungan rumah tangga dengan harmonis dan jauh dari isu tak sedap.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.