LIVE

Anggota Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Perlu Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Aset

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

komisi iii dpr
DPR Bahas RUU Perampasan Aset
DPR Bahas RUU Perampasan Aset (Liputan6/)

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana perlu mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil sitaan negara.

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut penting untuk memastikan aset yang telah dirampas tetap terjaga nilainya dan tidak mengalami penyusutan signifikan akibat pengelolaan yang tidak optimal. Ia menyebut, badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Rikwanto mengingatkan potensi kerugian negara jika aset sitaan tidak dikelola dengan baik. Ia mencontohkan, nilai aset bisa merosot tajam seiring waktu apabila tidak ada sistem pengelolaan yang profesional.

"Jangan sampai waktu disita asetnya itu nilainya kira-kira ya Rp100 juta dengan asumsi itu menjadi kekayaan negara nantinya, begitu berlalunya waktu tinggal Rp1 juta karena penyusutan dan lain-lain ya," kata Rikwanto salam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Cakupan Aset yang Semakin Luas dan Tetap Lindungi Hak Konstitusional

Ia juga menekankan bahwa cakupan aset yang berpotensi dirampas tidak hanya terbatas pada barang konvensional seperti kendaraan, rumah, atau tanah. Dalam praktiknya, aset bernilai besar seperti perkebunan hingga pertambangan juga bisa menjadi objek perampasan.

“Karena set-aset yang berpotensi dirampas nantinya bukan hanya kendaraan, rumah, atau tanah, melainkan juga bisa perkebunan besar hingga pertambangan besar,” ungkapnya.

Rikwanto mengingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, pelaksanaannya harus tetap berpijak pada prinsip hukum dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Setiap tindakan perampasan aset harus melalui proses hukum yang jelas dan terukur.

"Jadi bukan hanya tiba-tiba ada orang dicurigai penghasilannya 'wow' gitu ya, terus dianggap ini aneh gitu, kemudian dikira-kira, diinventarisir sendiri terus dilakukan upaya-upaya untuk perampasan aset. Bukan begitu," kata dia.

Hukum Tidak Boleh Represif

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadikan hukum sebagai alat represif. Proses penegakan hukum harus menjunjung keadilan, termasuk memperhatikan hak pihak ketiga, seperti dalam kasus warisan.

"Harus seimbang antara kekuasaan negara dengan hak konstitusional warga. Ini pedoman yang mendasari nantinya RUU Perampasan Aset," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Arsenal Juara Liga Inggris, Mikel Arteta Pecahkan Kutukan 22 Tahun!

{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

Topik Terkait
{{caption}}
Fokus RUU Perampasan Aset: Instrumen Efektif Sita Harta Buron Kabur

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Penegakan Hukum
{{caption}}
PDIP: RUU Perampasan Aset Integral Reformasi Hukum Nasional dengan Jaminan HAM

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

PDIP
{{caption}}
Gibran Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Korupsi
{{caption}}
DPR Ungkap Daftar Aset yang Bisa Dirampas Negara, Apa Saja?

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

Perampasan Aset
{{caption}}
Mendagri Buka Suara soal RUU Perampasan Aset, Kapan Disahkan?

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

Mendagri
{{caption}}
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah RKUHAP Rampung Agar Tak Tumpang Tindih

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
Memahami Lebih Dalam RUU Perampasan Aset

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
VIDEO: DPR Perintahkan UU Perampasan Aset Cepat Dibahas, Pertanyakan Hukum OTT

Menurut Rikwanto, UU Perampasan Aset masih simpang siur, terutama maksud aset yang akan disita.

berita video
{{caption}}
Komisi III DPR Minta Kasus Konflik Agraria Dihentikan Sementara

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

agraria
{{caption}}
Pimpinan Komisi III DPR Bocorkan Alasan Prabowo Masih Pertahankan Jenderal Sigit Jadi Kapolri: Kenyamanan dan Keamanan

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

berita update
{{caption}}
DPR Soal Kapolda Metro Naik Pangkat Jadi Bintang Tiga: Bukan Wacana Baru, Setara dengan Pangdam

Wacana Kapolda Metro Jaya menjadi pangkat bintang tiga tersebut tidak harus ada proses di DPR terlebih dahulu.

berita update
{{caption}}
Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Ponpes Pati

AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 belum ditahan dan kini keberadaannya belum diketahui.

berita update
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

berita update
{{caption}}
Habiburokhman: Komisi III DPR Lakukan Pengawasan, Bukan Intervensi Hukum

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

berita update
{{caption}}
DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Disalahgunakan Aparat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

berita update
{{caption}}
Pemulihan Aset Korupsi Capai Rp28,6 Triliun di 2025, Sinyal Kuat Penegakan Hukum

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

badan komunikasi pemerintah
{{caption}}
Pakar Hukum Mendesak Pengesahan UU Perampasan Aset Tahun Ini, Soroti Korupsi dan Pemulihan Kerugian Negara

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

hukum pidana
{{caption}}
RUU Perampasan Aset: DPR Rangkum Pola Perampasan Aset untuk Bisa Tanpa Putusan Pengadilan

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting disinkronkan dan diharmonisasikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset ini.

berita update
{{caption}}
Dibahas Hari Ini, RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana untuk Pelaku

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

berita update
{{caption}}
Usai KUHAP, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

berita update