Komisi III DPR

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Komisi III DPR Bentuk Panja Percepat Reformasi APH: Polri, Kejagung, dan MA Disorot

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat Reformasi APH di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil menyikapi berbagai keluhan publik.

{{caption}}
Jenderal Profesor Bintang 3 Akui SPKT Polisi Lambat Respons Aduan, Masyarakat Pilih Lapor Damkar

Hal ini dikatakan saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI, Wakil Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Pengawas MA di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

{{caption}}
VIDEO: Blak-blakan! Wakapolri Jenderal Profesor Dedi Ungkap Catatan Merah Anggota Polisi di DPR

Wakapolri Dedi Prasetyo mengatakan sebagian personel Kapolres dan Kapolsek tidak memiliki perform yang baik

{{caption}}
Keras! DPR Cecar Wakapolri Ada 95 Kasus Kriminalisasi: Harus Dibenahi Polri

Hal ini dikatakan dalam rapat bersama dengan Wakapolri, Wakil Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Pengawas MA.

{{caption}}
VIDEO: Komisi III Depan KY Singgung Ijazah Asli Hakim MK Arsul Sani "Kami yang Disalahkan"

"Ini kan ada masukan yang soal Pak Arsul Sani kami yang disalahin sekarang Pak," Ketua Komisi III DPR Habiburokhman

{{caption}}
DPR Soroti Struktur Polri: Alat Negara Harus Berada di Bawah Presiden

Ia menilai posisi tersebut penting untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan memastikan fungsi Polri berjalan efektif dalam menjaga keamanan.

{{caption}}
Komisi VIII DPR: Perilaku Gus Elham Bertentangan dengan Ajaran Islam

Komisi VIII DPR juga mendukung sikap PBNU yang menyesalkan tindakan Gus Elham itu.

{{caption}}
LPSK dan Komisi III DPR Perkuat Sosialisasi Perlindungan Saksi dan Korban di Sumut

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi III DPR RI gencar sosialisasikan pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban di Sumut demi keadilan dan rasa aman.

{{caption}}
Komisi III DPR Desak Polisi Tindak Tegas Jika Ada Unsur Pidana di Kasus Kebakaran Rumah Hakim Medan

Martin berpendapat bahwa peristiwa itu tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan erat dengan keamanan dan kemandirian lembaga peradilan.

{{caption}}
Peneliti Cambridge Usul Perlindungan Kuat Whistleblower RUU KUHAP: Cegah Kriminalisasi Pelapor Tindak Pidana

Peneliti Universitas Cambridge mengusulkan perlindungan kuat bagi whistleblower dalam RUU KUHAP, guna mencegah kriminalisasi dan intimidasi pelapor tindak pidana yang beritikad baik.