Komisi VIII DPR: Perilaku Gus Elham Bertentangan dengan Ajaran Islam

Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi terhadap Gus Elham, Nasaruddin mengaku akan melihat terlebih aturan.

tindakan Gus Elham tersebut juga berpotensi masuk dalam ranah pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Gus Elham meminta maaf atas viralnya video tersebut. Ia mengaku khilaf dan berupaya untuk terus memperbaiki diri

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i merespons viralnya video seorang Gus Elham di Kediri yang mencium bocah perempuan saat pengajian.

Pagar Nusa NU resmi melayangkan tuntutan terbuka kepada Trans7, mendesak pemulihan marwah kiai dan pesantren setelah tayangan XPOSE UNCENSORED dinilai melecehkan.

Selain perilaku pamer yang semestinya dihindari, Erick juga menyinggung pentingnya aspek komunikasi para pemimpin.

Embay mengatakan, belajar agama tidak bisa sekadar emosional atau bahkan lucu-lucuan.

Sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh.

Anwar Abbas meminta kepada penceramah atau dai yang telanjur melanggar ketentuan Allah SWT untuk bertaubat.

Musyawarah Luar Biasa (MLB) PBNU untuk melakukan pergantian pengurus sangat mungkin terjadi.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Wacana Kapolda Metro Jaya menjadi pangkat bintang tiga tersebut tidak harus ada proses di DPR terlebih dahulu.

AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 belum ditahan dan kini keberadaannya belum diketahui.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.