LPSK dan Komisi III DPR Perkuat Sosialisasi Perlindungan Saksi dan Korban di Sumut

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi saksi dan korban.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan urgensi penguatan LPSK demi memastikan saksi dan korban berani bersaksi, kunci efektivitas pengungkapan tindak pidana.

Anggota DPR RI mendesak pembentukan Kantor Perwakilan LPSK Aceh agar masyarakat lebih mudah mengakses perlindungan saksi dan korban. Wacana ini diharapkan terwujud pada 2026.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 616 permohonan perlindungan di Sumut hingga Oktober 2025, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan menempati posisi keenam nasional. Apa saja kasus dominannya?

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?

Permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, didominasi kasus TPPU dan kekerasan seksual anak, menandakan ekspektasi publik yang tinggi terhadap peran LPSK.

Sri Suparyati menjelaskan bahwa lembaganya telah membentuk satuan tugas khusus untuk menjangkau korban peristiwa demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia.

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

LPSK menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan penuh kepada keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Bekasi, memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai aturan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu bagi para aktivis dan pemengaruh yang mengalami teror setelah melayangkan kritik, menegaskan kesiapan memberikan perlindungan darurat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan pada jumlah Permohonan LPSK sepanjang 2025, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Ketua LPSK Achmadi menyatakan perlindungan saksi korban KUHP baru membawa perubahan fundamental dan lebih rinci, namun tantangan terkait kasus narkotika masih perlu diantisipasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyalurkan Rp3,9 miliar kompensasi korban terorisme di Sulteng kepada 29 individu, menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak korban.

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Setelah terungkapnya praktik tidak manusiawi di daycare itu, pihak berwenang menetapkan 13 individu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

LPSK memastikan **perlindungan anak korban kekerasan Cianjur** melalui pendampingan intensif, menjamin hak pemulihan dan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lembaga ini berkoordinasi dengan wakil rakyat dan kepolisian.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.