Layanan Publik

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Pemkab Ponorogo Pangkas Anggaran Operasional, Penghematan BBM dan Listrik OPD Diterapkan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional, termasuk pemangkasan penggunaan listrik dan BBM di seluruh OPD. Kebijakan Penghematan Anggaran Ponorogo ini bertujuan meningkatkan efis

{{caption}}
Pemkab Lumajang Terapkan WFH Setiap Jumat, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

{{caption}}
Pemerintah Jaga Stabilitas Energi Nasional Melalui Langkah Proporsional

Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil langkah proporsional dan adaptif untuk menjaga stabilitas energi nasional, termasuk melalui kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional.

{{caption}}
Pemkab Sleman Tingkatkan Efisiensi Energi dan Transformasi Budaya Kerja ASN

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.

asn
{{caption}}
Papua Tengah Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Optimal di Kantor Meski WFH Diterapkan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.

asn
{{caption}}
Pemkab Banyumas Kaji Penerapan WFH ASN Sesuai SE Mendagri, Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

{{caption}}
Pemkot Semarang Pastikan Kebijakan WFH Tidak Korbankan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

{{caption}}
DPR Minta Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Pastikan Produktivitas dan Tujuan Tercapai

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.

{{caption}}
Menteri KemenPANRB: WFH ASN Bukan Pengurangan Jam Kerja, Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

{{caption}}
Menteri PANRB Tegaskan Perlindungan PPPK: Tidak Boleh Dipecat Sebelum Kontrak Berakhir

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.