Layanan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Kabar gembira bagi warga Bekasi! Transjakarta rute B11 kini kembali melayani titik pemberhentian di kawasan Summarecon Bekasi setelah sempat terhenti. Simak rute lengkap dan dampaknya bagi mobilitas Anda.

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa unit kerja pelayanan publik di Jakarta Timur tetap beroperasi penuh di tengah kebijakan WFH, memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa hambatan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan digitalisasi parkir, mengganti karcis dengan kode QR untuk transparansi, namun kebijakan ini menuai tantangan, termasuk pembekuan izin 600 juru parkir yang menolak perubahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyuarakan harapannya agar kejadian pemadaman listrik Jakarta yang sempat mengganggu operasional MRT tidak terulang, mengingat pentingnya energi listrik bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi memberlakukan skema WFH ASN mulai pekan depan dengan komposisi 75 persen bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi nasion

Pemerintah Kota Ambon memberlakukan sistem WFH bergilir sejak awal 2026 sebagai langkah efisiensi dan adaptasi, memastikan layanan publik vital di Ambon tetap berjalan normal.

Polda Bengkulu mencatat penerbitan 3.132 SKCK selama Maret 2026, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat. Simak bagaimana Polda Bengkulu Terbitkan SKCK dengan skema daring yang lebih cepat dan efisien.

Pemerintah Kota Mojokerto mengklaim program Parkir Berlangganan Mojokerto lebih menguntungkan warga dengan kemudahan parkir gratis setahun penuh, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Ibu Kota terbuka bagi pendatang dengan keterampilan, namun wajib penuhi syarat pelaporan demi data kependudukan akurat dan layanan dasar yang optimal bagi Pendatang Jakarta Keterampilan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional, termasuk pemangkasan penggunaan listrik dan BBM di seluruh OPD. Kebijakan Penghematan Anggaran Ponorogo ini bertujuan meningkatkan efis

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil langkah proporsional dan adaptif untuk menjaga stabilitas energi nasional, termasuk melalui kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.