Layanan Publik
Topik Populer
Berita Utama
-
aktivasi ikd Disdukcapil Mataram Pacu Aktivasi IKD, Target 60.000 Warga Hadapi Tantangan Keamanan Data
-
buku nikah hilang Kemenag Tanjungpinang: Penggantian Buku Nikah Hilang atau Rusak Kini Gratis di KUA
-
anggaran daerah Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 Capai Rp8,05 Triliun, Dukung Layanan Publik Daerah
-
bayar pajak Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Sabtu Ini: Mudahkan Pembayaran Pajak Kendaraan
-
akses komunikasi Ombudsman Babel Soroti Layanan Publik di Daerah Blank Spot, Akses Informasi Terhambat
-
chef bersertifikat bnsp Peran Vital Chef Bersertifikat BNSP di SPPG Bogor Tingkatkan Mutu Program Makan Bergizi Gratis
-
-
-
-
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana Klaim Fundamental Ekonomi Kuat
-
Rupiah Tembus Rp18.000, Pemerintah Disarankan Jiplak China Jaga Stabilitas Keuangan
-
Usul Ekonom Usai Rupiah Jeblok Tembus Rp18.000, Pemerintah Wajib Lakukan Hal Ini Jaga Tren Arus Pasar Saham
-
Rupiah Melemah, Pariwisata Indonesia Berpotensi Terdongkrak
-
FOTO: Rupiah Tembus Rp 18000 per Dolar AS di Tengah Tekanan Global
Berita Utama Lainnya
-
bali Pemkab Jembrana Rintis Bus Gratis untuk Upacara Keagamaan: Solusi Transportasi dan Keringanan Beban Warga
-
administrasi kependudukan Pemkab Serang Luncurkan Serba Digi, Akselerasi Digital Permudah Layanan Publik Warga
-
-
administrasi kependudukan Pemkab Agam Perluas Kolaborasi, Permudah Layanan Adminduk Agam bagi Warga Baru Lahir
-
-
bima arya sugiarto Wamendagri: Efisiensi WFH ASN Wujudkan Tata Kelola Baru Bernegara dan Hemat Anggaran
-
-
-
-
Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional, termasuk pemangkasan penggunaan listrik dan BBM di seluruh OPD. Kebijakan Penghematan Anggaran Ponorogo ini bertujuan meningkatkan efis
Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.
Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil langkah proporsional dan adaptif untuk menjaga stabilitas energi nasional, termasuk melalui kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional.
Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.
Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.
Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.
Anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.
Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.