Rieke Diah Pitaloka

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Rieka menuturkan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Kondisi tersebut memicu sorotan publik serta tuntutan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji diperketat.

Meski demikian, ia menegaskan masih ada aspek layanan yang perlu segera diperbaiki, terutama pada layanan lansia dan kesehatan jemaah.

Ia menilai tindakan penahanan terhadap para WNI, termasuk empat jurnalis Indonesia, merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani.

Perlunya langkah strategis nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan.

Rieke menyampaikan duka mendalam atas wafatnya dr. Mytha bersama tiga dokter peserta internship lainnya.

Rieke mengatakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tersebut penting untuk memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer, termasuk guru.

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah berada pada tingkat darurat dan tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.

LPSK menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan penuh kepada keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Bekasi, memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai aturan.

Menurut data Bank Indonesia, remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau sekitar Rp253 triliun.

DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut demi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kedatangannya bertujuan untuk meminta perlindungan bagi keluarga mendiang Ermanto Usman (65), pensiunan JICT yang menjadi korban pembunuhan tragis di Bekasi.

Kasus kekerasan terhadap ART tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dan harus diproses pidana secara tegas.

Anggota Komisi XIII DPR RI menyuarakan harapan agar pelaku kasus kematian NS Sukabumi, bocah 12 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri, dihukum berat dengan pasal berlapis, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Rieke menilai kasus ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Berdasarkan analisis awal dari rekaman video dan pesan WhatsApp.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Rieke menyinggung angka kemiskinan yang menurut perhitungannya mencapai 50,31 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan sekitar 147 juta jiwa.