Rieke Diah Pitaloka

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak negara untuk memulihkan trauma anak korban pengeroyokan di Tabanan, Bali, sekaligus menuntut keadilan hukum atas insiden tersebut.

Regulasi tunggal diperlukan untuk mengakhiri fragmentasi aturan, memperjelas kewenangan antarlembaga, sekaligus menutup celah penyimpangan.

Seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum tanpa perlakuan khusus.

Pembangunan desa dan penguatan koperasi merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara.

Menurut Rieke, kematian dr. Icha tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa meninggalnya seorang tenaga kesehatan.

Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide.

Ia mengingatkan bahwa posisi resmi Iran juga menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih panjang.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.

Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (21/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Dalam rapat tersebut, pagu indikatif Kementerian Hukum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3,401 triliun atau turun Rp427 miliar dibandingkan pagu tahun 2026.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa.

Rieka menuturkan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional.