Singapura Panggil 10 Perusahaan Diduga Picu Kabut Asap, Ini yang Dibicarakan

Singapura memanggil perwakilan 10 perusahaan terkait kebakaran pemicu kabut asap. Eksekutif berjanji kooperatif, dan aturan akan diperketat. Simak langkahnya.

Dreyandra Puteri Valzabilbina
Singapura Panggil 10 Perusahaan Diduga Picu Kabut Asap, Ini yang Dibicarakan
Seorang pria mengambil gambar ketika Hotel dan Resor Marina Bay Sands diselimuti kabut asap, Singapura, Rabu (18/9/2019). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatra mencapai Singapura dan Malaysia. (Roslan RAHMAN/AFP)

Pemerintah Singapura memanggil perwakilan 10 perusahaan yang diduga terkait kebakaran pemicu kabut asap. Dalam pertemuan kurang dari 30 menit, para eksekutif menyatakan siap bekerja sama penuh dengan otoritas.

Pertemuan berlangsung bersama Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu, didampingi penasihat senior Davinder Singh dan pejabat dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (NEA), serta Kementerian Hukum Singapura.

Pemerintah mendorong akuntabilitas pihak yang terlibat dan menyiapkan penguatan aturan. Grace Fu menyebut amandemen terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) akan diajukan pada sidang parlemen berikutnya.

"Saya akan mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada kerangka kerja ini. Kami akan menggunakan kewenangan yang kami miliki untuk melindungi kesehatan warga Singapura," kata Fu dikutip dari Channel News Asia, Kamis (29/10/2026).

Perubahan itu dimaksudkan memberi dasar hukum pada proses penilaian independen. Perusahaan yang menolak menunjuk penilai atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dapat dianggap melakukan pelanggaran.

Eksekutif yang Hadir dalam Pertemuan Singapura

Berikut perusahaan dan perwakilan yang disebut hadir dalam pertemuan dengan pemerintah Singapura:

  • Bumitama Agri — Lim Gunawan Hariyanto, CEO sekaligus Executive Chairman.
  • First Resources — Ciliandra Fangiono, CEO sekaligus Executive Director.
  • Golden Agri-Resources — Franky Oesman Widjaja, Chairman sekaligus CEO.
  • Indofood Agri Resources — Mark Julian Wakeford, CEO sekaligus Executive Director.
  • Kencana Agri — Albert Maknawi, CEO sekaligus Executive Director.
  • TSH Resources — Kelvin Tan Aik Pen, Chairman.
  • Wilmar International — Kuok Khoon Hong, Chairman sekaligus CEO.
  • Sinar Mas Group — Bernard Tan, penasihat senior yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Singapura Akan Menelusuri Operasional dan Rantai Pasok

Menteri Senior K Shanmugam menyambut komitmen perusahaan untuk bekerja sama. Ia menegaskan perusahaan akan diminta menjalani penilaian independen atas kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok guna memastikan ada tidaknya kontribusi terhadap kebakaran.

Menurut Shanmugam, pemerintah akan menempuh seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran pemicu kabut asap. "Kabut asap disebabkan oleh kebakaran," ujarnya kepada perwakilan perusahaan.

"Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam," tambah dia.

Shanmugam menekankan penyelidikan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik. Perusahaan yang memiliki kehadiran dan kepentingan bisnis di Singapura juga diminta memastikan operasional dan rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

Panel Penilai Independen Disiapkan NEA

Pemerintah Singapura akan segera mengumumkan anggota panel khusus yang bertugas melakukan penilaian. Perusahaan yang ditunjuk wajib menggunakan tim yang terdiri dari firma investigasi dan firma hukum yang memberikan nasihat kepada penyelidik.

Tim akan dipilih dari panel yang ditetapkan sesuai arahan NEA, dan seluruh biaya penilaian ditanggung oleh perusahaan terkait.

Shanmugam menjelaskan, firma hukum akan memberikan nasihat kepada firma investigasi, bukan kepada perusahaan yang sedang diperiksa. Dukungan hukum dibutuhkan karena penyelidik mungkin memerlukan bantuan dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Para penilai harus memperoleh akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi, personel, serta data operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok perusahaan.

Dalam prosesnya, penilai dapat melibatkan pihak ketiga atau pakar tambahan, misalnya analis penginderaan jauh dan geospasial untuk memeriksa data titik panas dari citra satelit.

Rekomendasi