Sorot
{{caption}}
Cukup QRIS, Beli Helm Tanpa Ribet Uang Tunai

{{caption}}
Rano Karno Terharu Lebih 30 Ribu Warga Meriahkan HUT Jakarta

{{caption}}
3 Pemuda Disekap di Jakpus, Pelaku Diduga Minta Tebusan

{{caption}}
Warga Tumpah Ruah di Bundaran HI Rayakan HUT Jakarta

{{caption}}
Razia Parkir Liar di Senopati, Mobil Diderek hingga Dicabut Pentil

{{caption}}
Laut di Bekasi Diduga Tercemar, DPRD Usut Penyebabnya

Topik Terkait
{{caption}}
LPSK Lindungi Keluarga Andrie Yunus dan Saksi Kasus Penyiraman Air Keras, Ini Alasannya

Dengan diputusnya penerimaan permohonan tersebut, korban, saksi, dan keluarga korban kini memperoleh program perlindungan secara menyeluruh dari LPSK.

{{caption}}
LPSK Beri Perlindungan ke Andrie Yunus, Aktivis KontraS Disiram Air Keras Orang Tak Dikenal

Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuhnya dan saat ini menjalani perawatan di RSCM.

{{caption}}
LPSK Beri Perlindungan Darurat Aktivis KontraS Korban Air Keras, Pastikan Keamanan dan Keadilan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada aktivis KontraS berinisial AY yang menjadi korban penyiraman air keras. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan penanganan medis korban serta mendorong penegakan

{{caption}}
Aktivis Iqbal Damanik dan Konten Kreator Yansen Diteror Usai Kritik Penanganan Bencana Sumatra, Kini Lapor Bareskrim

Laporan ini berkaitan teror secara fisik dan digital buntut mengkritik penanganan bencana di Sumatra.

{{caption}}
Istana Minta Investigasi Kasus Teror Influencer Pengkritik Pemerintah, Presiden Prabowo Prihatin

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan teror yang menimpa influencer pengkritik pemerintah, termasuk kasus DJ Donny, menegaskan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto.

{{caption}}
Natalius Pigai Desak Polisi Lakukan Investigasi Menyeluruh Terhadap Ancaman Aktivis

Tokoh HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait serangkaian ancaman terhadap aktivis dan influencer. Siapa dalang di baliknya dan bagaimana polisi akan menanganinya?

{{caption}}
Pemerintah Kecam Keras Intimidasi Konten Kreator Pengkritik Kebijakan

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah mengecam tegas intimidasi terhadap konten kreator yang mengkritik, menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional.

{{caption}}
Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Aktivis dan Pemengaruh Kritis

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

{{caption}}
Teror Bangkai Ayam hingga Molotov ke DJ Dony, Polisi Mulai Penyelidikan dan Siap Panggil Saksi

Polisi bergerak setelah menerima laporan resmi, dan dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah saksi.

{{caption}}
LPSK Beri Perlindungan ke Saksi dan Korban Aksi Demonstrasi

LPSK mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap aman dan damai.

{{caption}}
LPSK Minta Saksi Pansus Angket Haji Tak Takut: Sampaikan Sesuai Fakta

LPSK juga meminta saksi Pansus Angket Haji melapor jika mendapatkan ancaman.

{{caption}}
Menko Yusril Ihza Mahendra Akan Sampaikan Tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo, Pemerintah Terbuka Kritik

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

{{caption}}
Yusril Sampaikan Tuntutan BEM SI ke Presiden Prabowo, Tegaskan Kebebasan Berpendapat

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

{{caption}}
Demokrat Ingatkan Kebebasan Berpendapat Penting tapi Harus Bertanggung Jawab dan Beretika

Partai Demokrat berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berkembang menjadi saling merendahkan.

{{caption}}
KSP Tepis Isu Intimidasi, Pastikan Pemerintah Terbuka Kritik dan Masukan Publik

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

{{caption}}
Yusril: Pemerintah Senang Kritik Akademisi Makin Tajam, Soroti Kasus Feri Amsari

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

{{caption}}
Menteri HAM Natalius Pigai: Pendapat Saiful Mujani Soal Makar Tidak Dijamin Konstitusi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

{{caption}}
Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Ancaman Digital

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan bahaya media sosial yang mengancam tumbuh kembang mereka.

{{caption}}
Mendesak! Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak Judi Online di Tengah Ancaman Digital

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

{{caption}}
DPRD dan KPID Jabar Desak Revisi UU Penyiaran: Lindungi Generasi Muda dari Konten Digital

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

{{caption}}
Literasi Digital Jadi Benteng Utama Keamanan Siber, PWI Pangkep Tekankan Kesadaran Individu

Ketua PWI Pangkep, Sakinah Fitrianti B, menegaskan bahwa literasi digital adalah benteng utama keamanan siber, menuntut kesadaran individu menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.

{{caption}}
Orang Tua Wajib Awasi Anak Daftar Akun Digital, PP Tunas Jadi Fondasi Perlindungan Anak Digital

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

{{caption}}
MPD Nagan Raya Dukung Kebijakan Komdigi: Pembatasan Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun Resmi Diberlakukan

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Nagan Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun, peraturan ini akan segera diterapkan demi melindungi generasi muda dari dampak negatif.