Kritik Pemerintah

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Mulai berlaku 2 Januari 2026, KUHP Nasional memberikan batasan jelas antara kritik konstruktif dan tindakan penghinaan, melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyebaran fitnah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu bagi para aktivis dan pemengaruh yang mengalami teror setelah melayangkan kritik, menegaskan kesiapan memberikan perlindungan darurat.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional, menilai seni komedi sebagai wadah netral penyampai kritik dan promosi. Ini alasannya.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) secara tegas KWI Imbau Pemerintah untuk lebih mendengarkan dan memperjuangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan, di tengah maraknya kekecewaan publik.