Kritik pemerintah

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Presiden Prabowo Subianto menyikapi berbagai masukan dan kritik terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian BoP, menegaskan komitmen pada diplomasi perdamaian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan teror yang menimpa influencer pengkritik pemerintah, termasuk kasus DJ Donny, menegaskan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum menegaskan Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden tidak mengekang kebebasan berekspresi, melainkan hanya menargetkan perbuatan menista atau memfitnah.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk mengoreksi diri atas kritik, termasuk tudingan militerisme, menegaskan bahwa masukan adalah penyelamat.

Tokoh HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait serangkaian ancaman terhadap aktivis dan influencer. Siapa dalang di baliknya dan bagaimana polisi akan menanganinya?

Mulai berlaku 2 Januari 2026, KUHP Nasional memberikan batasan jelas antara kritik konstruktif dan tindakan penghinaan, melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyebaran fitnah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu bagi para aktivis dan pemengaruh yang mengalami teror setelah melayangkan kritik, menegaskan kesiapan memberikan perlindungan darurat.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional, menilai seni komedi sebagai wadah netral penyampai kritik dan promosi. Ini alasannya.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) secara tegas KWI Imbau Pemerintah untuk lebih mendengarkan dan memperjuangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan, di tengah maraknya kekecewaan publik.