hak korban

Anggota DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dimulai dari kesadaran kolektif, didukung regulasi kuat, demi perlindungan korban dan keadilan.

KemenPPPA menekankan pentingnya restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan seksual anak oleh ayah kandung di Klaten, memastikan pemenuhan hak pemulihan dan penegakan hukum yang tegas.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Unej menggelar aksi solidaritas, menuntut kampus serius menciptakan Ruang Aman Unej dari pelecehan seksual setelah insiden viral yang melibatkan mahasiswi.

Pakar hukum Ahmad Sofian menilai perubahan nomenklatur "perlindungan" menjadi "pelindungan" dalam RUU PSDK menandai pergeseran peran negara dari responsif menjadi proaktif dalam menjamin hak saksi dan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dalam sidang banding kasus penganiayaan di Surabaya. Pendampingan ini memastikan hak-hak korban, termasuk restitusi, terpenuhi dan proses hukum berjalan aman.

Keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 45-500 di Sulawesi Selatan membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan menghindari pihak tak bertanggung jawab.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa korban TPPO yang terpaksa melanggar hukum tidak seharusnya dipidana, menekankan pentingnya perlindungan korban TPPO. Simak selengkapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar perusahaan memberikan dispensasi kepada pegawai perempuan korban kekerasan di ruang publik, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten kekerasan seksual dan menghormati privasi korban dalam kasus pemerkosaan karyawati di Makassar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan negara wajib hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus menjadi ruang aman dari kekerasan seksual kampus, menyusul kasus di Unima.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Keluarga korban TPKS di Gorontalo memberikan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan terduga pelaku, menyusul unggahan media sosial kakak korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi III DPR RI gencar sosialisasikan pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban di Sumut demi keadilan dan rasa aman.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 616 permohonan perlindungan di Sumut hingga Oktober 2025, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan menempati posisi keenam nasional. Apa saja kasus dominannya?

LPSK menerima 12.243 permohonan perlindungan per awal November 2025, didominasi TPPU. Angka Permohonan Perlindungan LPSK ini masih jauh dari total kejahatan.

LPSK menilai putusan kasasi anggota TNI AL dalam kasus pembunuhan berencana menegaskan Kewajiban Restitusi TNI kepada korban. Ini menandai paradigma baru peradilan militer.

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?

BNPT berkomitmen penuh memastikan negara hadir bagi korban terorisme, baik masa lalu maupun kini. Cari tahu bagaimana BNPT mewujudkan tanggung jawab ini dan apa saja hak korban!