Hak Korban

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar perusahaan memberikan dispensasi kepada pegawai perempuan korban kekerasan di ruang publik, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten kekerasan seksual dan menghormati privasi korban dalam kasus pemerkosaan karyawati di Makassar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan negara wajib hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus menjadi ruang aman dari kekerasan seksual kampus, menyusul kasus di Unima.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Keluarga korban TPKS di Gorontalo memberikan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan terduga pelaku, menyusul unggahan media sosial kakak korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi III DPR RI gencar sosialisasikan pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban di Sumut demi keadilan dan rasa aman.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 616 permohonan perlindungan di Sumut hingga Oktober 2025, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan menempati posisi keenam nasional. Apa saja kasus dominannya?

LPSK menerima 12.243 permohonan perlindungan per awal November 2025, didominasi TPPU. Angka Permohonan Perlindungan LPSK ini masih jauh dari total kejahatan.

LPSK menilai putusan kasasi anggota TNI AL dalam kasus pembunuhan berencana menegaskan Kewajiban Restitusi TNI kepada korban. Ini menandai paradigma baru peradilan militer.

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?