Amsal Sitepu

Kejagung telah mengamankan empat jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo untuk menjalani pemeriksaan sehubungan dengan penanganan kasus yang melibatkan Amsal Sitepu.

konsep pentahelix dalam hukum modern tidak hanya melibatkan lembaga negara semata, tetapi juga akademisi, masyarakat, hingga unsur suprastruktur.

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Pegiat ekonomi kreatif Amsal Sitepu bagikan pengalaman pahitnya terjerat kasus hukum akibat minimnya informasi akses pendampingan hukum ekonomi kreatif, menyerukan pelaku industri lebih proaktif.

Pemerintah melalui Kemenekraf sedang menyusun Pedoman Jasa Kreatif guna memberikan kepastian hukum dan melindungi pelaku industri kreatif dari potensi masalah di masa depan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan keputusan bebas videografer Amsal Sitepu tidak dapat ditentang oleh Kejaksaan, baik melalui banding atau kasasi.

Menurutnya, pencopotan tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.

Amsal mengaku ditetapkan sebagai tersangka delapan bulan berselang setelah menolak membuat video Kejari Karo.

Amsal juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang mengawal langsung kasusnya di Sumatra Utara.

Menurutnya, rangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dilakukan DPR semata-mata merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Kejagung memberi pernyataan terkait kasus Amsal Christy Sitepu, videografer yang dituduh terlibat korupsi proyek video profil desa di Karo, Sumatra Utara.

Videografer Amsal mengaku pernah tidak dibayar setelah membuat video profil desa. Ia menyampaikan hal tersebut dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI.

Amsal mengatakan budget pembuatan video profil sebesar Rp30 juta dengan risiko tinggi sampai masuk hutan dan drone jatuh.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Peristiwa bermula saat ia menerima job dari desa di tahun 2019 dengan budget Rp30 juta.

Komisi III DPR RI menyoroti penahanan kreator video profil desa dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karo.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Kasus Amsal Sitepu, videografer yang dituduh korupsi, menyikapi desakan masyarakat dan menegaskan pentingnya keadilan substantif.

Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh diduga melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa.