DPR Ungkap Daftar Aset yang Bisa Dirampas Negara, Apa Saja?

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting disinkronkan dan diharmonisasikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset ini.

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Unissula. Ia menyoroti pentingnya perampasan aset terpidana demi restitusi korban tindak pidana.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.