DPR Ungkap RUU Perampasan Aset Bisa Berlaku Tanpa Putusan Pengadilan

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting disinkronkan dan diharmonisasikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset ini.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Sejumlah tuntutan muncul salah satunya adalah mendorong pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan segera UU Perampasan Aset.

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Unissula. Ia menyoroti pentingnya perampasan aset terpidana demi restitusi korban tindak pidana.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Polisi mengerahkan 584 personel gabungan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di DPR/MPR RI dan Kantor BGN RI, Jakarta Pusat.

Kendaraan yang ditumpangi rombongan menghantam bagian belakang dump truk hingga menyebabkan dua staf pendamping meninggal dunia.